Web atau Blog Paling OK untuk Civil/Geotechnical Engineer

Ada 4 Web/Blog dengan kapasitas yang cukup atau bahkan sangat mumpuni sebagai bahan rujukan dalam mencari informasi/analisa/spesifikasi/alat/instrumentasi/jurnal/e-book dan lainnya dalam kaitannya dengan dunia Sipil/Geoteknik.

1. http://www.geotechnicaldirectory.com/
2. http://geotechpedia.com
3. http://www.ggsd.com/
4. http://geo.verruijt.net/
5. http://www.geotechlinks.com/

Semoga bermanfaat.

Sekilas tentang patahan Batui dan sesar Balantak

PIT HATTI 2013, 13-14 November, Hotel Borobudur, Jakarta

Sulawesi (Termasuk tanah Babasal) di kepung Patahan (Sesar)

Patahan Batui dan Balantak

Gempa Magnitude 4.8, Luwuk, 2013-08-18

DONGGI SENORO (Tanah BABASAL): Tempatkan Investasi PMA Sulteng Posisi 6 Nasional

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Sulawesi Tengah pada triwulan I/2013 menempati urutan keenam nasional dengan nilai mencapai US$517 juta.

Nilai investasi itu lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar US$1,1 juta, ditopang oleh proyek kilang gas alam cair (LNG) PT Donggi Senoro LNG di Desa Uso, Kabupaten Banggai dengan persentase sebesar 96,12% dari 14 proyek.

Kepala Humas Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Hasudungan Paulangka Siburian mengatakan Sulteng sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, juga tidak luput dari bidikan para investor.

“Realisasi pembangunan proyek kilang gas alam cair (LNG) PT Donggi Senoro LNG di Desa Uso, Kabupaten Banggai, Sulteng hingga akhir Februari 2013 telah mencapai 57%,” kata Hasudungan, Senin (13/5/2013).

Konstruksi kilang LNG yang dimulai sejak Januari 2011 ini, direncanakan memakan waktu 48 bulan dengan pengiriman LNG pertama diproyeksi mulai akhir 2014.

Proyek LNG Donggi-Senoro dibentuk oleh tiga anggota konsorsium, yaitu Pertamina (29%), Medco (20%) dan Mitsubishi Jepang (51%) dengan nama PT Donggi Senoro LNG yang tertuang dalam gas sales agreement (GSA) pada 22 Januari 2009 dengan cakupan perjanjian tentang kombinasi ekspor dan domestik dalam pengalokasian gas.

“Proyek ini dikembangkan dengan pola pengembangan hilir (downstream) dan tidak dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, 100% biaya proyek ditanggung oleh investor,” ungkapnya.

Menurutnya, proyek pengembangan gas Senoro terdiri dari pembangunan kilang senilai US$2,8 miliar yang dilakukan PT Donggi-Senoro LNG (DS LNG), pengeboran di Blok Senoro-Toili US$600 juta dan Blok Matindok US$275 juta.

Dia menyebutkan cadangan LNG Donggi- Senoro sebesar 2,3 triliun kaki kubik, sedang kapasitas produksinya 2 juta ton per tahun.

PT DS LNG telah menandatangani perjanjian jual beli LNG dengan 3 pembeli selama 13 tahun, sejak mulai beroperasinya kilang pada 2014.

Ketiga perusahaan tersebut adalah Chubu Electric Power Co Inc (Jepang) dengan volume 1 juta ton per tahun, Kyushu Electric Power Co Inc (Jepang) 300.000 ton per tahun dan Korea Gas Corporation (Kogas) 700.000 ton per tahun.

Proyek pengembangan gas Senoro mencakup pengembangan gas di Blok Senoro-Toili yang dikelola oleh Join Operating Body (JOB) Pertamina-Medco dan area Matindok yang dioperasikan Pertamina.

Gas dari kedua lapangan tersebut kemudian diolah menjadi gas alam cair di Kilang Donggi-Senoro.

Proyek Donggi-Senoro merupakan proyek pengembangan gas alam cair pertama di Indonesia yang menggunakan skema hilir.

Proyek gas DS LNG merupakan salah satu kegiatan utama koridor Sulawesi dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan konsorsium Pertamina-Medco-Mitsubishi, maka sebanyak 75% gas yang diolah DS LNG sebagai operator kilang dialokasikan untuk ekspor dan 25% sisanya untuk kebutuhan pembangkit listrik dan pupuk. (Sumber : http://www.bisnis.com)

Salah satu posisi tawar BABASAL untuk SULTIM, yang penting harus sabar, tetap jaga daerah kondusif, aman, jangan anarkis karena waktu itu akan tiba.

Proyek Gas Donggi Senoro (Tanah BABASAL) Topang Investasi Sulteng

Bank Indonesia mencatat investasi gas alam cair Donggi Senoro mendominasi penanaman modal asing (PMA) di Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan persentase sebesar 96 persen pada triwulan I 2013.

Pejabat Humas Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Hasudungan, di Palu, Selasa (14/5/2013), menyebutkan pada triwulan I 2013 realisasi investasi PMA mencapai 516,80 juta dolar AS, atau jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 1,1 juta dolar AS.

Kondisi tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di urutan ke enam secara nasional dilihat dari nominal investasi PMA. Sedangkan urutan pertama ditempati Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai 1,3 miliar dolar AS.

Sementara itu realisasi pembangunan proyek kilang gas PT. Donggi Senoro LNG di Desa Uso, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, hingga akhir Februari telah mencapai 57 persen.

Konstruksi kilang LNG yang dimulai sejak Januari 2011 itu direncanakan akan memakan waktu 48 bulan, dengan pengiriman gas pertama direncanakan mulai akhir 2014.

Proyek LNG Donggi Senoro dibentuk oleh tiga anggota konsorsium yaitu Pertamina (29 persen), Medco (20 persen), dan Mitsubishi Jepang (51 persen) dengan nama PT. Donggi Senoro LNG yang tertuang dalam perjanjian penjualan gas pada tanggal 22 Januari 2009.

Hasudungan mengatakan proyek tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan hilir (downstream) dan tidak dijamin oleh pemerintah.

"Dalam hal ini 100 persen biaya proyek ditanggung oleh investor itu sendiri," katanya.

Proyek pengembangan gas Senoro terdiri dari pembangunan kilang senilai 2,8 miliar dolar AS yang dilakukan PT Donggi Senoro LNG (DS LNG), pengeboran di blok Senoro-Toili sebesar 600 juta dolar AS, dan blok Matindok 275 juta dolar AS.

Sementara itu cadangan gas Donggi-Senoro sebesar 2,3 triliun kaki kubik, sedangkan kapasitas produksinya 2 juta ton per tahun.

PT DS LNG juga telah menandatangani perjanjian jual-beli LNG dengan tiga pembeli selama 13 tahun ketika mulai beroperasi kilang sejak 2014.

Ketiga perusahaan tersebut adalah Chubu Electric Power Co Inc (Jepang) dengan volume satu juta ton per tahun, Kyushu Electric Power Co Inc (Jepang) dengan volume 300 ribu ton per tahun, dan Korea Gas Corporation (Kogas) 700 ribu ton per tahun. (Sumber : http://wartaekonomi.co.id)

Salah satu posisi tawar BABASAL untuk SULTIM, yang penting harus sabar, tetap jaga daerah kondusif, aman, jangan anarkis karena waktu itu akan tiba.

Pemekaran SULTIM kandas atau tertunda ?

Akibat tidak serinya Forum Percepatan Pemekeran Provinsi (FP3) Sulawesi Timur (Sultim), membuat harapan besar masyarakat di wilayah Timur Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk membentuk Daerah otonomi Baru (DOB) akhirnya kandas ditengah jalan.

Terbukti, pada pembahahasan DOB di tingkat Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR RI) yang digelar. Kamis (11/07/2013) lalu, FP3 Sultim belum dapat  melengkapi persyaratan sesuai permintaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Pernyataan tersebut diungkapkan anggota komisi II DPR RI, Murad U Nasir, ditemui satusulteng.com di kediamannya belum lama ini. Murad U Nasir mengatakan, hal itu membuat pembahasan Provinsi Sultim terpaksa dikeluarkan dari ke-28 pembahasan DOB yang sementara digodok Komisi II DPR RI.

“Pembahasan DOB Sultim ditunda, kalau kemarin Sultim masuk dalam pembahasan 28 DOB, tapi sekarang sudah dikeluarkan karena persyaratan belum terpenuhi,” ungkap Murad U Nasir.

Lebih lanjut mantan Ketua DPRD Sulteng tersebut mengatakan, saat ini yang masuk dalam pembahasan  calon DOB adalah daerah  yang baru berjuang antara lain, Provinsi kepulauan Talaut Sulawesi Utara dan Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Politisi senayang asal Partai berlambang beringin itu berharap agar masyarakat Sultim bersikap kritis atas hal itu dan menanyakan kinerja FP3 Sultim selama ini. Karena selama ini perjuangan panjang yang dilakukan masyarakat Sultim selama ini hanya sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, disebabkan oleh ketidak seriusan FP3 Sultim.

“Intinya FP3 tidak serius, kalau serius sudah lama Sultim mekar, saya harap masyarakat kita bersikap kritis atas hal ini,” pungkasnya.

Bukti ketidak seriusan FP3 Sultim itu kata Murad U Nasir, terlihat hingga saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur dan DPRD Sulteng. Seharusnya FP3 Sultim melakukan pendekatan kepada Gubernur, DPRD tingkat I dan II , serta Pemerintah Daerah  (Pemda) Kabupaten yang masuk dalam lingkup Sultim agar bisa bekerja komprihensif guna melengkapi persyaratan pemekaran (Sumber : http://www.satusulteng.com).

Yang paling esensi adalah harus sabar, tetap berjuang lagi, jaga agar daerah BABASAL dan daerah Sultim lainnya tetap kondusif karena kita memiliki potensi SDA Gas dan Minyak yang akan menopang Sulteng, posisi tawar tetap tinggi karena daerah strategis karena itu atur strategi lagi dan evaluasi kembali.

Donggi-Senoro Vacancies (Updated daily)

Dapat dilihat pada blog ini

Komisi II DPR-RI Segera Bahas Sultim

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Murad U.Nasir kepadasatusulteng.com mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya mengagendakan pembahasan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejumlah daerah di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Sulawesi Timur (Sul-tim).

Menurut mantan ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu, sebelum pembahasan dilakukan, Komisi II terlebih dahulu akan melayangkan surat pada daerah-daerah yang ingin dimekarkan, menghimbau untuk segera melengkapi berkas agar semua daerah tersebut melengkapi semua persyaratan.

“Kami dari komisi II DPR-RI dalam waktu dekat akan menyurat ke Daerah –daerah untuk melengkapi berkas pada Tanggal 13 Juli,”ungkap Murad U Nasir, di kediamannya belum lama ini.

Setelah surat dikirim, Politisi senior asal Partai Golkar ini mengatakan, daerah yang sudah disurati diharapkan mempersiapkan syarat-syarat sesuai yang di atur dalam PP 78 Tahun 2007. Jika telah memenuhi syarat, selanjutnya akan ditinjau oleh tim dari komisi II, sebaliknya kalau yang belum bisa melengkapi persyaratan tidak ditinjau, tapi akan dipertimbangkan pada pembahasan berikutnya.

“Jika bicara soal pemekaran hanya satu kuncinya, yakni segera mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan persyaratan,” tegasnya.

Dia menambahkan, Sultim sudah masuk dalam kelompok 86 dalam rancangan undang-undang DOB.

“Untuk Sultim sendiri, saran saya, tidak perlu banyak lembaga atau organisasi dibentuk, karena itu tidak menjamin terealisasinya pemekaran. Walau 1000 lembaga maupun organisasi yang dibentuk belum tentu tercapai jika persyaratan belum lengkap,”pungkasnya (Sumber : http://www.satusulteng.com)

Lempung Lunak Porong-Sidoarjo : kandungan mineral (PI vs LL dan Hasil Lab USGS)

Gambar dibawah adalah hasil penelitian kandungan mineral lempung lunak Porong-Sidoarjo dari 2 sumber :

Sumber : Tesis Magister (Alwin Raymond Soleman)

Sumber : USGS (2008)

Metode Elemen Hingga (FEM) : Bidang keruntuhan pondasi dangkal

Metode Elemen Hingga atau FEM bisa di kondisikan untuk mencari bidang keruntuhan pada pondasi dangkal.

Produksi Minyak Indonesia di Titik Nadir

Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Juni ini. Sebab harga minyak dunia terus merangkak naik. Menyebabkan jumlah subsidi pemerintah terus melonjak. Mencekik APBN. Sementara produk migas Indonesia sendiri terus turun. Jika tidak melakukan sesuatu, maka ekonomi nasional secara keseluruhan bisa terganggu.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, saat berkunjung ke redaksi TV One beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri wartawan VIVAnews.com, menyampaikan bahwa produksi migas Indonesia kini nyaris berada di titik nadir. Namun Guru Besar Teknik Perminyakan ITB ini meyakini produksi itu akan naik dengan masifnya eksplorasi dan eksploitasi untuk menemukan cadangan baru.
Indonesia saat ini memang telah berubah menjadi importir minyak bumi dan bukanlah negara dengan kekayaan migas yang berlimpah. Cadangan minyak Indonesia hanya 3,6 miliar barel, sungguh jauh bila dibandingkan dengan Venezuela yang jumlah cadangannya mencapai 300 miliar barel. Jika temuan baru tidak ada, "Kira-kira cadangan minyak kita habis 12 tahun lagi," kata Rudi Rubiandini.
Lahir di Tasikmalaya 9 Februari 1962, Rubiandini sudah lama bergelut dengan semua urusan di dunia perminyakan. Setelah lulus dari Teknik Perminyakan ITB tahun 1985, dia kuliah di Technische Universitaet Clausthal Jerman. Lama berkarir di BPMIGAS mengantarkan Rubiandini ke kursi Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Turun dari kursi Wamen Januari 2013, dia kemudian diangkat Presiden menjadi Kepala SKK Migas. Jabatan yang mengharuskannya menguasai secara rinci setiap perkembangan dunia minyak Indonesia.
Bagaimana kondisi perminyakan kita, seberapa besar stok yang tersedia, apakah ada temuan sumber minyak baru, dan bagaimana strategi SKK Migas  menggenjot produksi?  Berikut petikan wawancara dengan Rudi Rubiandini.
Sebenarnya, berapa cadangan minyak Indonesia saat ini dan akan habis kapan?

Jadi begini. Indonesia memiliki 3,6 miliar barel minyak. Apabila kita produksikan 800-900 ribu barel setiap hari, maka kira-kira cadangan minyak kita  habis 12 tahun lagi.  Itu logis, kalkulatif, semua dapat dihitung. Tetapi jangan lupa, cadangan minyak bisa bertambah, dengan cara eksplorasi. Ketika eksplorasi menghasilkan jumlah minyak yang sama untuk produksi maka level cadangan tidak pernah turun.
Pada tahun 1970 juga pernah dikatakan bahwa cadangan minyak kita akan habis pada 10 tahun lagi. Sekarang sudah 2013. Dan sekarang saya bilang bahwa 12 tahun lagi minyak kita akan habis, tapi nanti tahun 2100 akan ada juga yang mengeluarkan statement yang sama. Mengapa bisa begitu? Karena ada eksplorasi. Yang menyebabkan minyak kita akan habis atau tidak, adalah eksplorasi. Minyak yang kita sedot hari ini adalah hasil eksplorasi dari kakek dan orang tua kita 10-20 tahun lalu.

Minyak itu adalah sebuah benda yang keluar dari bawah, karena lebih ringan dari air maka bisa otomatis naik, apalagi gas. Minyak akan naik hingga berhenti di batuan cekungan ke atas. Untuk mencari minyak di dalam tanah maka kita lakukan ultrasonik dan ledakkan dinamit untuk mendapatkan seismik, bentuk batuan tanah. Ketika menemukan cekungan di dalam tanah, ada dua kemungkinan, apakah berisi air asin atau minyak bumi. Kalau dapatnya air, maka kita sebut dry hole.

Pertama kali orang menemukan minyak adalah di permukaan dan zaman dulu minyak bumi digunakan sebagai obat. Ada koreng, dibalut dengan minyak pasti sembuh. Kenapa? Karena minyak itu hidrokarbon, tidak ada oksigen. Sedangkan koreng butuh oksigen untuk berkembang. Dengan kulit dilapisi minyak, maka korengnya akan mati. Lalu berkembang menjadi obor saat dilapisi dengan kain dan dibalut di atas kayu lalu menjadi bahan bakar.

Setelah minyak di permukaan habis maka lama-lama minyak semakin dalam. Harus di bor menggunakan pipa. Paling dalam bisa hingga 15 ribu meter dari permukaan tanah. Dan bukan hanya dibor secara vertikal, namun bisa miring dan horizontal. Akibatnya, investasi eksplorasi menjadi mahal. Ada sumur yang harganya bisa mencapai US$100 juta atau setara Rp1 triliun dan itu belum pasti dapat minyak.

Dan semua cost recovery diganti oleh negara?

Pemerintah tentu tidak mau menanggung eksplorasi migas yang membutuhkan dana besar, maka dibuatlah kontrak eksplorasi. Silahkan ngebor eksplorasi. Kalau tidak dapat, maka tidak diganti serupiah pun oleh negara. Kalau dapat minyak, maka baru diganti oleh negara setelah berproduksi. Dibayarnya bukan menggunakan uang, tetapi equivalent dengan minyaknya, kita sebut sebagai kontrak bagi hasil.

Silahkan investasi, tidak berhasil maka tidak dibayar. Kalau berhasil, seluruh produksinya dipotong dulu biaya eksplorasi, baru dibagi hasilnya. Itu pun bukan 50:50, tetapi negara mendapatkan 85 persen, kontraktor hanya 15 persen. Jadi betapa keberpihakan kepada negara cukup tinggi. Perhitungannya, untuk kontraktor 15 persen, untuk cost recovery atau pengembalian investasi itu 20-25 persen dan sekitar 60 persen pasti untuk negara.

Bandingkan dengan industri pertambangan, yang keluar dari tanah paling hanya 25 persen yang masuk ke dalam kas negara. Sisanya ke para kontraktor, karena mereka menggunakan konsep kontrak karya. Bandingkan pertambangan emas, tembaga, batu bara, dan 100 jenis pertambangan dapatnya hanya Rp120 triliun ke kas negara, sedangkan industri migas hanya satu komoditas dapatnya Rp360 triliun masuk ke kas negara.

Jadi untuk meningkatkan produksi migas membutuhkan eksplorasi besar-besaran?

Iya. Pertanyaannya kenapa banyak perusahan asing? Kita tanya balik ke perusahaan Indonesia, siapa yang mempunyai uang puluhan hingga ratusan triliunan secara tunai, bukan pinjam dari bank untuk eksplorasi? Dan kalau tidak berhasil maka kontrak bisa diputus dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang berani.

Kebetulan kita punya warisan blok migas dari Belanda dan itu semuanya diberikan kepada Pertamina. Sedangkan perusahaan asing disuruh cari dari tempat kosong, maka muncullah Chevron, Total, BP. Yang bekas Belanda, dikuasai oleh Pertamina namun ternyata Pertamina tidak bisa mengelola sendiri blok migas, maka minta pihak ketiga, munculah JOB, Joint Opearation Body. Jadi ada, bagian Pertamina yang dikelola oleh perusahaan asing.

Dari seluruh Indonesia, 50 persen lahan industri migas dikuasai oleh Pertamina. Tapi produksi nasional, produksi migas asing lebih besar daripada produksi Pertamina. Di media massa dibalik termnya, industri migas dikuasai asing. Padahal, perusahaan asing justru telah membuat produksi migas kita itu tinggi.

Apakah karena Pertamina minim eksplorasi?

Nah, kenapa Pertamina tidak begitu agresif? Ada masalah kecil ketika Petronas belajar dari Pertamina, tetapi saat ini Petronas tumbuh pesat. Petronas tidak memberi dividen kepada pemerintah sehingga dananya bisa untuk eksplorasi dan mereka bisa mengembangkan bisnis migas. Sedangkan Pertamina tidak, karena pertamina tunduk pada peraturan BUMN dan wajib memberikan deviden. Seharusnya keuntungan Pertamina digunakan untuk eksplorasi tetapi ini dikembalikan ke negara menjadi deviden. Jadi tidak ada feedback, tidak ada return uang, dari pengelolaan minyak tadi menjadi penemuan minyak baru.

Lahan pertamina memang bekas Belanda. Tapi ambilah contoh Cepu, yang semula dibor dengan kedalaman 300-400 meter oleh Belanda. Di zaman Pak Harto diberikan kepada Tommy melalui Humpuss. Tommy perlu uang dijual ke Ampolex, lalu dijual lagi ke Exxon. Diperluas dan diperdalam oleh Exxon dan dapatlah seperti sekarang, 165 ribu barel pada 2014 nanti.

Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita dilakukan. Pertama, cobalah sumur Pertamina yang dangkal-dangkal ini dibor lebih dalam. Memang belum tentu dapat, tapi keberanian untuk mengebor lebih dalam ini terbatas. Kedua, Pertamina kan dapatnya bekas Belanda, semua di darat. Belum pernah Pertamina mencari sendiri di laut. Yang ada ambil alih punya BP di Offshore North West Java dan utara Madura, West Madura Offshore. Padahal masa depan migas Indonesia ada di laut, dan itu pun di laut dalam, seperti Inpex di selat Timor, Donggi Senoro, ENI di lapangan Jangkrik. Laut-laut dalam di Timur Indonesia terus eksplorasi.

Kenapa belum dilakukan?

Bagi pertamina, daripada uang kosong melompong karena tidak dapat, mending akuisisi minyak yang sudah berproduksi. Tanah itu kosong melompong, jadilah peta. Selama Pertamina tidak melakukan self exsploration maka tidak pernah ada tambahan minyak.

Selama ini Pertamina sebagai BUMN, kalau dry hole, dianggap merugikan negara. Kalau eksplorasi belum tentu dapat minyak.  Rasio sukses eksplorasi itu 30-40 persen, paling tinggi 50 persen. Jadi artinya ngebor 10, yang berhasil 3-4 sumur. Maka yang gagal itu kan duit hilang. Jumlahnya miliaran, triliunan. Pemerintah membatasi Pertamina untuk masuk dalam bisnis yang beresiko tinggi.

Pertamina saat ini saya dorong untuk eksploitasi lapangan yang masih tidak diapa-apakan, Enhanced Oil Recovery (EOR) sedang digalakkan. Kenapa? lapangan asing tadi sudah disedot 40-50 persen. Lapangan Pertamina ini baru 10-15 persen. Ini lapangan kalau diurus secara benar pun hasilnya akan naik. Pertamina bisa kok.

Tetapi kan Pertamina mengelola sumur tua?
Sebetulnya sumur tua bukan berarti minyaknya akan habis. Justru sumur itu telah terbukti ada minyak. Kalau masuk ke lapangan baru kan belum tentu ada hasilnya.

Masalah ini terjadi karena political will atau internal Pertamina?

Kalau dalam hal Pertamina, ini intern Pertamina. Pertamina sudah mendapatkan privilege dari negara. Perusahaan asing itu mendapatkan bagian 15 persen dari minyak, 30 persen dari gas. Sedangkan Pertamina mendapatkan bagian 40 persen. Ditambah kewajiban Domestic Market Obligation. Perusahaan asing dibayar 25 persen dari harga dunia, Pertamina itu full price. Jadi, pantaslah pendapatan negara mengecil, pendapatan Pertamina membesar. Sebenarnya keberpihakan kepada Pertamina itu sudah terlihat, tetapi mengaku sebagai anak tiri padahal sudah dianak emaskan.

Kenapa saat ini industri hulu migas Indonesia seperti tertinggal dari negara lain?

Kalo masalah industri migas kenapa tertinggal dibanding negara lain, itu political will. Seperti dana eksplorasi, pemerintah bisa sisihkan lima persen dari pendapatan migas untuk eksplorasi.

Masalahnya, saat ini kalau ada perusahaan asing masuk ke Indonesia, mereka hanya dikasih lembar kosong tanpa peta, perusahaan asing di Indonesia harus melakukan seismik sendiri. Padahal di Malaysia, itu investor diberikan CD isi peta dan hasil seismik tiga dimensi. Dana yang disebut petroleoum fund ini sangat dibutuhkan di Indonesia, jumlahnya tidak besar. Cukup sekitar lima persen dari hasil migas dikembalikan untuk eksplorasi.

Apakah masalah petroleoum fund sudah diusulkan kepada pemerintah?

Jadi masalah petroleoum fund, kami sudah siapkan beberapa poin di revisi Undang-undang migas yang baru. Salah satunya, kita coba adakan lima persen dari hasil migas untuk eksplorasi, sedangkan 95 persen sisanya masuk ke kas negara. Sehingga, petroleoum fund ini tidak meminta dari pajak atau manapun.

Siapa yang berhak mengelola dana ini, sebab jumlahnya tidak kecil. Bisa mencapai Rp15 triliun?

Petroleoum fund ini akan masuk ke dalam Badan Geologi, sebuah badan milik negara yang bertugas untuk eksplorasi pertambangan dan migas. Kalau tidak ada uangnya, maka Badan Geologi ini hanya sebagai pengumpul data hasil eksplorasi yang dikerjakan orang lain. Kuncinya adalah duit. Ketika duitnya ada maka Badan Geologi jalan, data jadi ada, maka cadangan meningkat.

Saat ini ada badan pengambil data, semi swasta. Namanya Patra Nusa Data. Itu semi pemerintah yang tugasnya mengumpulkan data namun berada di bawah Kementerian ESDM. Ini kan salah? Seharusnya dikembalikan ke Badan Geologi namun karena Undang-undangnya belum ada sehingga tidak jalan.

Kenapa bukan SKK Migas?

SKK Migas lebih bertugas untuk mengamankan kontrak yang telah ditandatangani oleh pemerintah dengan kontraktor. Watchdognya ini SKK Migas. By the law, Badan Geologi inilah yang berhak memegang petroleoum fund.

Soal cadangan migas Indonesia sebesar 3,6 miliar barel tadi. Apakah itu ukurannya sangat besar untuk sebuah negara? Artinya, apakah Indonesia negara kaya minyak?

Indonesia mempunyai cadangan minyak 3,6 miliar barel sedangkan Venezuela itu 300 miliar barel. Kalau Indonesia mempunyai cadangan minyak 300 miliar maka saya berani seperti Hugo Chavez dengan menasionalisasikan perusahaan minyak asing. Sekarang ini, investor mau datang ke Indonesia saja saya bersyukur. Orang kaya sombong seperti Venezuela itu biasa, orang miskin sombong itu luar biasa. Kita harus sedikit terbuka dengan investor asing.

Norwegia saat ini booming dengan cadangan migas yang mencapai 10 miliar barel dengan penduduk 8 juta. Sedangkan kita, cadangan lebih sedikit dari Norwegia namun penduduknya 240 juta. Beda sekali konteksnya dalam membuat aturan. Di negeri yang kaya minyak, mereka menggunakan services contract. Kontraktor asing diundang dibayar dengan barang dan tenaga kerja mereka, sedangkan seluruh minyak untuk negara. Sedangkan di Indonesia tidak, yang bayar kontraktor.

Ingat, nasionalisasi di Venezuela itu bukan berarti perusahaan diusir tetapi mereka beli dari kontraktor-kontraktor asing lalu perusahaan tersebut menjadi perusahaan nasional karena cadangan minyak mereka melimpah. Masalahnya Indonesia, uangnya dari mana?

Anda sudah petakan kendala di industri migas. Kira-kira bagaimana produksi migas Indonesia ke depan?

Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua jam. Karena selembar demi selembar paparan saya dia kupas dan beberapa masukan dari saya diterima dan keluar sebagai keputusan. Ada hal yang minimal harus dilakukan. Pertama, pemangkasan birokrasi. Kedua, insentif fiskal eksplorasi.
Saya juga ceritakan kepada Pak Presiden bahwa untuk kegiatan eksplorasi ada 25 izin dan memproses izinnya butuh 2-3 tahun. Pak Presiden bilang kapan mulai kerjanya? Lalu Presiden memerintahkan Pak Sudi Silalahi (Mensesneg) untuk menyederhanakan perizinan menjadi tujuh. Seluruh menteri bergerak untuk merevolusi perizinan.

Saya ingin menyampaikan bahwa visi SKK Migas jangka panjang adalah meningkatkan penemuan cadangan migas dengan eksplorasi. Kenapa? Hari ini kita nikmati minyak karena hasil eksplorasi 10-20 tahun lalu. Jangka menengah, kegiatan lapangan-lapangan yang idle dengan sentuhan EOR, lalu tingkatkan kapasitas nasional, hidupkan perbankan dan kontraktor nasional.

Sedangkan jangka pendek, mengamankan lapangan yang akan onstream dalam waktu dekat, seperti proyek Banyu Urip, Jangkrik, dan Donggi Senoro. Lalu menurunkan decline rate jadi nol. Dari minus lima hingga sepuluh menjadi nol. Ini bukan pekerjaan gampang, dari dulu sulit kok. Aslinya, sebuah blok migas itu bisa turun 20-40 persen, namun karena ditekan dengan menambah sumur maka menurun menjadi enam persen. Tahun ini saya canangkan nol, bukan hanya nol namun malah naik.

Sekarang saya targetkan produksi minyak Indonesia 840-850 ribu barel. Akhirnya kementerian keuangan menggunakan angka 840 ribu barel. Per hari ini produksi 842 ribu barel. Jadi bukan hanya zero decline. Tetapi sekarang memang titik nadir produksi  migas indonesia, tapi nanti akan naik. Saat ini produksi migas terbukti mulai rebound. Insya Allah.

Anda yakin produksi migas Indonesia akan naik?

Saya sampaikan kepada Pak Presiden, sampai 2019 minyak dari lapangan Banyu Urip, Cepu sudah keluar semua. Gas dari Tangguh train tiga juga sudah keluar. Pada 2019 nanti Indonesia sudah berubah dari minyak ke gas. Jadi kalau kita tidak mulai bangun infrastruktur gas maka akan susah. Saya berharap swasta cepat masuk, alokasi gas telah disediakan.

Yang Banyu Urip saya sudah cek.  Beberapa waktu lalu sudah cek ke lapangan dan sudah mulai bor dua rig. Rencana 42 sumur, 13 sumur diantara untuk inject tingkatkan lifting. Saat ini produksi Blok Cepu baru 53 persen. Insya Allah 2014 akhir sudah produksi penuh. Lalu proyek deep water seperti Bangka, Gendalo dan Gihem akan selesai 2015-2017 dengan jumlah gas 114.742 juta kaki kubik. Ini jumlah yang besar. Kemudian Blok Muara Bakau, Jangkrik yang dikelola ENI dari Italia akan hasilkan 450 juta kaki kubik pada 2016.

Lalu ada blok Masela di selat Timor, ini selesai 2018 dengan produksi 421 juta kaki kubik. Tangguh train 3 produksi 500 juta kaki kubik selesai 2019.
Ketika saya dipanggil, Presiden sempat bertanya, adakah yang selesai sebelum Agustus 2014? Saya katakan Bapak tidak perlu khawatir.  Bapaklah yang sudah membuat ini terjadi dan biarlah Presiden selanjutnya yang menikmati. Bapak Presiden tinggal bilang ke presiden selanjutnya, kami persembahkan proyek-proyek migas yang tinggal dinikmati. Ini tabungan bangsa indonesia, anak cucu kita. Totalnya tidak kurang dari US$30 miliar investasi dan tidak menggunakan uang negara.

Ada cerita di sektor migas bahwa Indonesia berhasil produksi 1,6 juta barel pada tahun 1977. Negara Indonesia beruntung karena menemukan lapangan besar. Setelah itu turun. Titik puncak kedua muncul lagi pada 1995,  produksi minyak bisa 1,6 jt barel. Kenapa? Karena disentuh EOR di lapangan Duri, caranya injeksi uap. Lalu kemudian turun terus.
Lalu kapan ada puncak ketiga? Jawabannya ada pada dua komponen yakni eksplorasi dan EOR. Jika dilakukan bersamaan maka akan membuat puncak produksi yang ketiga. Tetapi kalau dikatakan turun tidak, saat ini produksi Migas Indoenesia mencapai 2,1 juta ekuivalen setara minyak. Lebih tinggi dari produksi Migas pada 1976.

Untuk program BBM menjadi BBG sendiri, sejauh mana komitmen SKK Migas dalam hal ini?

Kami ditantang untuk mengkonversi BBM menjadi BBG. SKK Migas telah siapkan 32 juta kaki kubik untuk proyek ini dari tahun lalu. Tetapi tidak terjadi. Masalahnya bukan di suplai gas tapi converter kit serta SPBG mother daughter tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena dibangun menggunakan uang APBN. Saya ingat, karena waktu itu masih menjadi Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas waktu itu, Ibu Evita menyatakan tender SPBG baru selesai November dan baru dibangun Maret. Pak Menkeu tidak mau kalau multiyear karena sudah ada pengalaman pahit di Hambalang. Saya bilang, ini kan multiyear tapi single budget, tapi tetap tidak mau.

Jadi sebenarnya proses berjalan. Kesiapan hulu ada tetapi masalahnya di infrastruktur gas belum siap karena menunggu dana dari APBN.  Saya lebih suka agar swasta masuk. Swasta lebih cepat jadi asal diberikan margin cukup.

Bagaimana dengan renegosiasi harga gas Tangguh?

Sebenarnya ekspor gas Tangguh ke Fujian itu kecil, hanya 11 persen. Tetapi magnitude politiknya besar.  Padahal efek rupiah kecil, hanya Rp40 triliun tambahannya. Tetapi seolah-olah kita jual barang murah ke luar negeri, padahal tidak. Banyak juga gas yang kita jual mahal hingga 17 dolar per MMBTU, tetapi karena Fujian dijual US$3,35 per MMBTU kelihatannya kecil. Waktu itu kita jual gas ketika pasokan gas di dunia sedang besar. Bisa kejual juga bersyukur waktu itu.

Proses renegosiasi Tangguh telah dimulai, untuk harganya belum tahu. Yang jelas, CNOOC telah berkomitmen untuk mengubah harganya. Kami bercita-cita dalam dua bulan selesai, tetapi negosiasi membutuhkan proses yang tidak mudah.

Kami pernah dihujat karena mengekspor gas lebih banyak daripada untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi pada tahun 2012, hampir seimbang karena ada kontrak gas yang sudah habis, dan kami  langsung mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Lalu ada usul, kenapa tidak seluruh gas itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri? Jawabannya sederhana. Ini infrastrukturnya tidak ada, apa gasnya ditenteng dalam plastik? (Sumber : Vivanews.com)

Bangkep dan Banggai Tertinggi Lulus UN SMA di Sulteng 2013

Kabupaten Banggai Kepulauan meraih predikat terbaik hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/Sederajat yang digelar tahun ajaran 2012/2013 ini dengan tingkat lulusan yang paling tinggi. Setelah itu Kabupaten Banggai lalu Kabupaten Poso.

Demikian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Abubakar Almahdali merilisnya, Kamis (23/5).

Ia menyebutkan, persentase kelulusan di tiga kabupaten Sulteng untuk Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencapai 100 persen dan IPS 99,71 persen. Sementara kelulusan UN di Palu, ibu kota provinsi, untuk jurusan IPA 99,68 persen, IPS 95,48 persen dan Bahasa 94,12 persen.

Angka kelulusan itu ungkapnya menurun dibandingkan pada tahun ajaran sebelumnya. Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kelulusan UN untuk SMA, SMK dan MA di Sulteng itu antara lain karena pelaksanaan UN sempat tertunda akibat distribusi naskah terlambat.

Pada hari pertama UN bahkan ada 11 sekolah tersebar di tiga daerah di Sulteng, Banggai, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una yang sama sekali tidak mendapatkan naskah UN
(Sumber : Beritapalu.com).

Semoga ini adalah hasil yang JUJUR, Berani JUJUR itu hebat.

Seri 3 : Loaded Pipe

Gempa Luwuk, M 4.7, 10 Mei 2013, 06.32

Selamat datang Kabupaten Morowali Utara

DPR RI mengesahkan pembentukan dua daerah otonom baru Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (12/4).

"Terhadap dua 'DOB' (daerah otonom baru) sudah disetujui pada pengambilan keputusan tingkat pertama pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri pada Kamis, 11 April malam," kata Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa.

Agun menjelaskan, pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, perwakilan Menteri Keuangan dan perwakiloan Meneteri Hukum dan HAM, serta anggota Komite I DPD RI.

Pada penyampaian pandangan akhir mini-fraksi, kata dia, seluruhnya sepakat untuk mengesahkan RUU pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

"Selanjutnya pada sidang paripurna ini untuk diambil keputusan dan disahkan," tutur Agun Gunanjar.

Ia menambahkan, Komisi II menyetujui pembentukan DOB untuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pertimbangan bahwa konsekuensi dari pemekaran ini tidak boleh mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Agun juga mengatakan, dengan dimekarkannya DOB maka akan lebih mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan sejalan dengan azas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut maka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut," ucapnya.

Agun menambahkan, pengesahan dua DOB Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan, merupakan bagian dari tujuh yang dalam proses pembentukan DOB yang dibahas oleh DPR RI pada masa persidangan kedua dan ketiga tahun 2012-2013.

Lima usulan DOB lainnya yang belum disahkan adalah, Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, serta Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Pembahasan usulan tujuh DOB, baik di tingkat panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi, hingga konsinering, dengan menghadirkan kembali gubernur, pimpinan provinsi, serta bupati dan pimpinan DPRD dari kabupaten induk masing-masing," paparnya.

Menurut Agun, terhadap lima usulan DOB yang belum disetujui, pembahasannya akan dilanjutkan pada masa persidangan keempat tahun 2012-2013, mulai Mei mendatang. (Sumber : tvOneNews)

Pemekaran Sultim (Update News 2013)

Kabupaten Poso ternyata ‘ditinggalkan’ oleh seluruh kabupaten yang selama ini berjuang bersama untuk segera terbentuk Provinsi Sulawesi Timur (Sultim). 
Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika rencana daerah otonomi baru (DOB) yang terpisah dari Provinsi Sulteng, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran. 
Enam kabupaten yang dimasukkan dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, yakni Kabupaten Tojo Unauna, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Morowali Utara. 
"Jadi Poso tidak dimasukkan dalam pembentukan provinsi Sultim," kata Anggota Komisi II DPR RI Murad U Nasir kepada koran ini di sela-sela konsultasi antara sejumlah perwakilan forum pemekaran Morowali Utara (Morut) dengan Komisi II di gedung DPR RI beberapa waktu lalu. 
Untuk meyakinkan wartawan terkait tidak dimasukkannya Poso dalam rancana pembentukan Provinsi Sultim, anggota DPR RI dari Dapil Sulteng ini memperlihatkan dokumen laporan pemerintah tahap II observasi verifikasi hasil peninjauan lapangan terhadap calon daerah otonomi baru (DOB). Dalam laporan tersebut, secara rinci mencantumkan enam kabupaten dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, dimana Morut salah satu DOB yang dimasukkan. 
Dengan demikian, tarik ulur masalah penempatan ibukota antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai, diprediksi tak akan terjadi lagi. Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) disetujui, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran dari Provinsi Sulteng. 
Selain itu, pembentukan Morut, ternyata berpengaruh langsung terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Sultim. 
"Ini juga memastikan bahwa morut tidak ada masalah lagi," ujarnya. 
Ditambahkan Murad, Komisi II DPR RI memasukkan rencana pembentukan Provinsi Sultim dalam agenda 16 rencana pembentukan DOB. Rencana pembentukan DOB lainnya di Sulteng yang juga akan dibahas adalah pembentukan Kabupaten Moutong dan Kabupaten konservasi Tampolore. Dua rencana DOB ini dimasukkan dalam pembahasan dengan 60 DOB lainnya (Sumber : HarianMercusuar.com, Beritaotonomi.com)

Seri 2 : Abaqus Pipa

Seri 1 : Abaqus Jepit Bebas

Sriwijaya Air Akan Tambah Penerbangan Makassar-Luwuk : Welcome to the most recommended city for SULTIM

Sriwijaya Air berencana dalam waktu dekat ini menambah jadwal penerbangan rute Makassar-Luwuk (Sulawesi Tengah). Selama ini, Sriwijaya Air melayani penerbangan pergi pulang rute Makassar-Luwuk sekali sehari.

“Rencana kita dalam waktu dekat ini kita tambah tiga kali penerbangan dalam sepekan,” ujar Sri Budianto, Districk Manager Sriwijaya Air Ujung Pandang, saat bersama sejumlah stafnya berkunjung di kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih No 430, Makassar, Senin (4/2/2013). 

Pada kunjungan ini, Sri Budianto dan rombongan diterima Pemimpin Umum Tribun Timur Maddo Pammusu, Pemimpin Perusahaan Tribun Timur Cipyantoro dan Manager Iklan Tribun Timur Anny Rahimah. 
                
Untuk penerbangan dengan rute Makassar-Luwuk, Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-500. Pesawat ini memiliki kapasitas delapan kursi kelas eksekutif serta 112 kursi kelas ekonomi.

Sri Budianto mengatakan, manajemen Sriwijaya Air juga saat ini berencana melakukan ekspansi dengan membuka penerbangan rute Jakarta-Ternate serta menambah jadwal penerbangan dari Makassar ke beberapa daerah di Indonesia timur. 

“Kami melihat permintaan penerbangan ke Indonesia timur kian prospektif. Itu menjadi beberapa alasan kami berencana melakukan membuka rute-rute baru dan menambah jadwal penerbangan di rute-rute yang selama ini sudah dilayani Sriwijaya Air,” jelasnya (Sumber : Tribun Timur)

Sky Aviation-Sukhoi SSj 100 Luwuk-Makassar : Welcome to the most recommended city for SULTIM

Maskapai penerbangan Sky Aviation mulai kedatangan armada pesawat jet komersial Rusia-nya, Sukhoi Superjet 100. Satu Sukhoi SSJ 100 tiba di Jakarta hari ini; mereka memesan 12 unit yang didatangkan hingga 2015 nanti.

"Untuk tahun ini rencananya ada lima pesawat Sukhoi," ujar General Manager Marketing Sky Aviation, Sutito Zainudin, di Pekanbaru, Rabu. Sukhoi SSJ 100 pertama mereka itu akan ditempatkan di Makassar, dan terbang perdana pada 10 Maret nanti.

Sky Aviation, dengan begitu, menjadi launch costumer di Indonesia untuk Sukhoi Superjet 100 ini. Bagi Rusia, kepercayaan pasar penerbangan dunia atas kualitas dan harga produknya sangat penting; sementara pertumbuhan industri penerbangan Indonesia sekitar 15 persen setahun dan tetap menunjukkan peningkatan. 

Menurut rencana, rute perdana penerbangan itu adalah Makassar-Sorong-Jayapura pulang pergi (pp), kemudian Makassar-Luwuk pp, Makassar-Balikpapan pp dan Makassar-Denpasar pp. Konfigurasi kursi yang dirancang adalah 12 kursi bisnis dan 75 kursi ekonomi.

"Jarak tempat duduk penumpang yang lapang dan nyaman, kemudian pelayanan di kelas bisnis full service, lalu di kelas ekonomi medium service dan setiap penumpang mendapat asuransi sampai dengan Rp1,25 miliar sejak tiket dibeli," katanya.

Sukhoi SSJ 100 menyedot perhatian dunia saat kecelakaan mematikan fatal pada 9 Mei 2012, di Gunung Salak, Jawa Barat. Penerbangan gembira mengenalkan kebolehan pesawat komersial buatan divisi komersial pabrikan Sukhoi itu berakhir bencana dengan puluhan orang tewas, termasuk empat jurnalis.

Apakah anda sudah cukup minum hari ini ? Periksa kadar hidrasi anda berdasarkan warna urin ?

Abaqus CAE vs Ansys (Solusi Metode Elemen Hingga)

Adalah dua perangkat lunak Metode Elemen Hingga yang akan coba untuk dibahas dalam beberapa contoh untuk memecahkan masalah-masalah dalam kajian teknis khususnya yang berkaitan dengan Civil dan Mechanical Engineering. Akan diuraikan dalam beberapa seri.

Pemenang Pilkada Sulsel Januari 2013 (KPUD)

Pemenang Pilkada Sulsel Januari 2013 Versi Quick Count

Harus ditunggu hasil KPU sebagai hasil yang sah, namun kalau versi ini benar maka berlaku sebuah ungkapan : "Apa yang ditabur maka itu yang akan dituai, entah dituainya sekarang ataupun nanti suatu waktu kita akan menuai apa yang kita tabur, karena itu berhati-hatilah dalam bertindak, jikalau tergantung dari kita maka berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang"

Dari BABASAL untuk rakyat Makassar-Bugis-Toraja.