Pemekaran Sultim (Update News 2013)

Kabupaten Poso ternyata ‘ditinggalkan’ oleh seluruh kabupaten yang selama ini berjuang bersama untuk segera terbentuk Provinsi Sulawesi Timur (Sultim). 
Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika rencana daerah otonomi baru (DOB) yang terpisah dari Provinsi Sulteng, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran. 
Enam kabupaten yang dimasukkan dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, yakni Kabupaten Tojo Unauna, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Morowali Utara. 
"Jadi Poso tidak dimasukkan dalam pembentukan provinsi Sultim," kata Anggota Komisi II DPR RI Murad U Nasir kepada koran ini di sela-sela konsultasi antara sejumlah perwakilan forum pemekaran Morowali Utara (Morut) dengan Komisi II di gedung DPR RI beberapa waktu lalu. 
Untuk meyakinkan wartawan terkait tidak dimasukkannya Poso dalam rancana pembentukan Provinsi Sultim, anggota DPR RI dari Dapil Sulteng ini memperlihatkan dokumen laporan pemerintah tahap II observasi verifikasi hasil peninjauan lapangan terhadap calon daerah otonomi baru (DOB). Dalam laporan tersebut, secara rinci mencantumkan enam kabupaten dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, dimana Morut salah satu DOB yang dimasukkan. 
Dengan demikian, tarik ulur masalah penempatan ibukota antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai, diprediksi tak akan terjadi lagi. Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) disetujui, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran dari Provinsi Sulteng. 
Selain itu, pembentukan Morut, ternyata berpengaruh langsung terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Sultim. 
"Ini juga memastikan bahwa morut tidak ada masalah lagi," ujarnya. 
Ditambahkan Murad, Komisi II DPR RI memasukkan rencana pembentukan Provinsi Sultim dalam agenda 16 rencana pembentukan DOB. Rencana pembentukan DOB lainnya di Sulteng yang juga akan dibahas adalah pembentukan Kabupaten Moutong dan Kabupaten konservasi Tampolore. Dua rencana DOB ini dimasukkan dalam pembahasan dengan 60 DOB lainnya (Sumber : HarianMercusuar.com, Beritaotonomi.com)