Jumat, 31 Mei 2013

Bangkep dan Banggai Tertinggi Lulus UN SMA di Sulteng 2013

Kabupaten Banggai Kepulauan meraih predikat terbaik hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/Sederajat yang digelar tahun ajaran 2012/2013 ini dengan tingkat lulusan yang paling tinggi. Setelah itu Kabupaten Banggai lalu Kabupaten Poso.

Demikian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Abubakar Almahdali merilisnya, Kamis (23/5).

Ia menyebutkan, persentase kelulusan di tiga kabupaten Sulteng untuk Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencapai 100 persen dan IPS 99,71 persen. Sementara kelulusan UN di Palu, ibu kota provinsi, untuk jurusan IPA 99,68 persen, IPS 95,48 persen dan Bahasa 94,12 persen.

Angka kelulusan itu ungkapnya menurun dibandingkan pada tahun ajaran sebelumnya. Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kelulusan UN untuk SMA, SMK dan MA di Sulteng itu antara lain karena pelaksanaan UN sempat tertunda akibat distribusi naskah terlambat.

Pada hari pertama UN bahkan ada 11 sekolah tersebar di tiga daerah di Sulteng, Banggai, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una yang sama sekali tidak mendapatkan naskah UN
(Sumber : Beritapalu.com).

Semoga ini adalah hasil yang JUJUR, Berani JUJUR itu hebat.

Minggu, 14 April 2013

Selamat datang Kabupaten Morowali Utara


DPR RI mengesahkan pembentukan dua daerah otonom baru Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (12/4).

"Terhadap dua 'DOB' (daerah otonom baru) sudah disetujui pada pengambilan keputusan tingkat pertama pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri pada Kamis, 11 April malam," kata Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa.

Agun menjelaskan, pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, perwakilan Menteri Keuangan dan perwakiloan Meneteri Hukum dan HAM, serta anggota Komite I DPD RI.

Pada penyampaian pandangan akhir mini-fraksi, kata dia, seluruhnya sepakat untuk mengesahkan RUU pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

"Selanjutnya pada sidang paripurna ini untuk diambil keputusan dan disahkan," tutur Agun Gunanjar.

Ia menambahkan, Komisi II menyetujui pembentukan DOB untuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pertimbangan bahwa konsekuensi dari pemekaran ini tidak boleh mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Agun juga mengatakan, dengan dimekarkannya DOB maka akan lebih mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan sejalan dengan azas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut maka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut," ucapnya.

Agun menambahkan, pengesahan dua DOB Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan, merupakan bagian dari tujuh yang dalam proses pembentukan DOB yang dibahas oleh DPR RI pada masa persidangan kedua dan ketiga tahun 2012-2013.

Lima usulan DOB lainnya yang belum disahkan adalah, Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, serta Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Pembahasan usulan tujuh DOB, baik di tingkat panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi, hingga konsinering, dengan menghadirkan kembali gubernur, pimpinan provinsi, serta bupati dan pimpinan DPRD dari kabupaten induk masing-masing," paparnya.

Menurut Agun, terhadap lima usulan DOB yang belum disetujui, pembahasannya akan dilanjutkan pada masa persidangan keempat tahun 2012-2013, mulai Mei mendatang. (Sumber : tvOneNews)

Minggu, 31 Maret 2013

Pemekaran Sultim (Update News 2013)


Kabupaten Poso ternyata ‘ditinggalkan’ oleh seluruh kabupaten yang selama ini berjuang bersama untuk segera terbentuk Provinsi Sulawesi Timur (Sultim). 
Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika rencana daerah otonomi baru (DOB) yang terpisah dari Provinsi Sulteng, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran. 
Enam kabupaten yang dimasukkan dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, yakni Kabupaten Tojo Unauna, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Morowali Utara. 
"Jadi Poso tidak dimasukkan dalam pembentukan provinsi Sultim," kata Anggota Komisi II DPR RI Murad U Nasir kepada koran ini di sela-sela konsultasi antara sejumlah perwakilan forum pemekaran Morowali Utara (Morut) dengan Komisi II di gedung DPR RI beberapa waktu lalu. 
Untuk meyakinkan wartawan terkait tidak dimasukkannya Poso dalam rancana pembentukan Provinsi Sultim, anggota DPR RI dari Dapil Sulteng ini memperlihatkan dokumen laporan pemerintah tahap II observasi verifikasi hasil peninjauan lapangan terhadap calon daerah otonomi baru (DOB). Dalam laporan tersebut, secara rinci mencantumkan enam kabupaten dalam rencana pembentukan Provinsi Sultim, dimana Morut salah satu DOB yang dimasukkan. 
Dengan demikian, tarik ulur masalah penempatan ibukota antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai, diprediksi tak akan terjadi lagi. Kabupaten Poso yang sebelumnya berjuang agar ditetapkan menjadi ibukota jika pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) disetujui, ternyata tidak dimasukkan dalam agenda pemekaran dari Provinsi Sulteng. 
Selain itu, pembentukan Morut, ternyata berpengaruh langsung terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Sultim. 
"Ini juga memastikan bahwa morut tidak ada masalah lagi," ujarnya. 
Ditambahkan Murad, Komisi II DPR RI memasukkan rencana pembentukan Provinsi Sultim dalam agenda 16 rencana pembentukan DOB. Rencana pembentukan DOB lainnya di Sulteng yang juga akan dibahas adalah pembentukan Kabupaten Moutong dan Kabupaten konservasi Tampolore. Dua rencana DOB ini dimasukkan dalam pembahasan dengan 60 DOB lainnya (Sumber : HarianMercusuar.com, Beritaotonomi.com)

Seri 2 : Abaqus Pipa