Terkait PEMILUKADA 2011
DEMI Banggai Tano Manondok., demi BABASAL, para suku "ASLI" dan "Pendatang" harap menghormati tanah ADAT BABASAL./ LEMBAGA ADAT BABASAL.
Dan kalau ada ketidapuasan dan INDIKASI PELANGGARAN tempuh JALUR HUKUM.
Kamis, 14 April 2011
Rabu, 06 April 2011
PEMIMPIN BARU semoga bisa JUJUR ADIL TEGAS BERANI dan NO CORRUPTION : PEMILUKADA SULTENG 2011
Hitung cepat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Lingkaran Survei Kebijakan Publik dan Lingkaran Survei Indonesia, menempatkan pasangan Longki Djanggola-Sudarto sebagai peraih suara terbanyak.Dalam konferensi pers LSKP-LSI, sore ini, pasangan yang diusung Koalisi Reformasi beranggotakan Gerindra, Hanura, PPP, Patriot, PDP, PKPB, dan PKS ini disebut meraih 53,98% suara.
Peringkat kedua ditempati Aminuddin Ponulele-Luciana Baculu (Adil) dari Partai Golkar dengan raihan 15,16%, disusul pasangan calon yang diusung Koalisi PKPI, PAN, PDS, dan PBR, Rendy Lamadjido-Bandjela Paliudju (Rela) sebesar 13,07%.
Selanjutnya, Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud (SAFA) yang diusung Koalisi Nusantara (16 partai tanpa kursi) dengan 9,80%, dan terakhir Achmad Yahya-Ma’ruf Bantilan (AY-MB) yang dijagokan Koalisi Partai Demokrat dan PKB 8,00%.
Asep Rohmatullah, Manajer Riset dan Strategi LSKP-LSI mengatakan pihaknya mengambil sampel di 332 tempat pemungutan suara (TPS) dari 5.297 TPS yang ada. Total pemilih yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah sebanyak 1.785.763 orang.
Penarikan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan rasio kesalahan plus minus 1%.
“Pasangan Longki menang di sembilan kabupaten/kota dengan 35%-68% suara, yakni Banggai, Bangkep, Morowali, Kota Palu, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Tolitoli. Sementara pasangan Adil hanya unggul di Kabupaten Donggala dan Buol,” papar Asep.
Hasil hitung cepat lembaga tersebut senada dengan Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC). Sampai pukul 16.00 wita, IDEC melaporkan Longki unggul sementara dengan 58,47%, disusul Adil 12,41%, SAFA 11,45%, Rela 10,13%, dan AY-MB 7,53%.
Seperti dikutip Antara, jumlah suara yang direkap IDEC berjumlah 129.197 dari 505 TPS.
Longki dan Sudarto memperoleh suara terbesar di semua TPS di mana para calon gubernur dan wakil gubernur memberikan suara.
Penjabat Gubernur Tanribali Lamo bersama sejumlah pemimpin daerah dan Ketua KPU Sulteng mengunjungi sejumlah TPS di Palu, Sigi, dan Donggala sejak pukul 09.00 sampai 13.00 wita, hari ini.
“Beliau puas dengan pelaksanaan pilkada hari ini. Tidak ditemukan hal yang mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Kondisi keamanan juga kondusif, tidak ada gangguan,” tukas Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulteng Moh.Nizam. (Sumber : berita-kti.com/mw)
Minggu, 03 April 2011
HASIL SURVEY : Longki-Sudarto Berpotensi Menang
PILIH yang ASPIRATIF !!!
Menurut Sunarto, berdasarkan tracking survei yang dilakukan antara tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2011, dukungan terhadap pasangan Longki Djanggola-Sudarto adalah 33,9%. Sementara dukungan yang didapatkan oleh Aminuddin Ponulele-Luciana Baculu sebesar 10,2%. Urutan berikutnya ditempati oleh Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud sebesar 9,80%. Kemudian Rendy Lamadjido-HB Paliudju mendapatkan dukungan 5,7%, disusul Achmad Yahya-Ma’ruf Bantilan dengan 4,3%. Sementara responden yang tidak menjawab, tidak tahu, belum memutuskan sikap dan masih merahasiakan pilihan mencapai 36,1%.
Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan mengambil responden sebanyak 440 orang yang telah mempunyai hak pilih. Wawancara dilakukan dengan teknik tatap muka dengan mendatangi langsung responden yang tersebar di 10 kabupaten dan 1 kota. Survei ini mematok sampling error plus minus 4,8%.
Survei ini juga mengungkapkan jumlah pendukung militan yang loyal terhadap masing-masing pasangan kandidat. Pendukung militan ini sudah menetapkan pilihan dan kemungkinan tidak akan mengubah pilihan sampai H. Pendukung militan yang dimiliki oleh pasangan Longki Djanggola-Sudarto sebesar 18,2%, disusul pasangan Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud dengan 5,9%. Sedangkan untuk kandidat yang lain pendukung militannya masih di bawah 5%. Namun dari sini terungkap, bahwa potensi masa mengambang besarnya 68,9%. “Pertarungan sesungguhnya adalah bagaimana merebut suara massa mengambang yang jumlahnya masih diatas 50% tersebut,” kata Sunarto.
Ia mengatakan bahwa masing-masing tim sukses akan diuji untuk memanfaatkan sisa hari yang ada dengan menerapkan strategi yang jitu untuk bisa memikat hati suara yang masih belum menentukan sikap ini. “Menyerang kantong-kantong lawan yang berisi para pemilih militan adalah tindakan yang sia-sia,” ujar Sunarto.
Lalu bagaimana menjelaskan pasangan yang unggul dalam survei ini? Sunarto lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan data survei, kunci keunggulan yang ada pada pasangan Longki Djanggola-Sudarto adalah popularitas personal yang tinggi.
Longki memiliki tingkat pengenalan sebesar 80,2%. Popularitas itu tertinggi dibanding kandidat yang lain. Sementara kandidat wakilnya, Sudarto, memiliki popularitas sebesar 43,2%. Popularitas calon wakil ini hanya dikalahkan oleh kandidat wakil HB Paliudju yang sekarang masih menjabat gubernur Sulteng. Selain popularitas pasangan yang cukup tinggi, keunggulan tersebut juga didukung oleh tingkat kesukaan terhadap kandidat yang tinggi pula. Tingkat kesukaan terhadap Longki Djanggola besarnya 56,9%. Tingkat kesukaan yang kedua adalah Sahabuddin Mustapa sebesar 49,2%. Sedangkan tingkat kesukaan terhadap kandidat wakil gubernur yang tertinggi diraih oleh Sudarto dengan 53,8%.
“Berdasarkan survei ini, Longki Djanggola tampak unggul dari penilaian responden terhadap faktor faktor keribadian dan leadership dibanding kandidat yang lain,”kata Sunarto
Tak hanya itu, Sunarto menjelaskan data survei hanya bisa dibaca pada periode survei saja. Dukungan terhadap kandidat bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi bila melihat jumlah pemilih mengambang yang masih diatas 50%. "Apabila pasangan Longki-Sudarto mampu mempertahankan perolehan dukungan seperti yang ada pada saat survei, maka pasangan tersebut berpotensi untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sulteng, Kuncinya adalah terus menerus menawarkan tema yang bisa menyentuh kepentingan grass root dan tidak melakukan blunder dalam sisa hari terakhir sampai hari pencoblosan," tambahnya. (Sumber : Beritapalu.com)
PEMEKARAN SULTENG : 13 KABUPATEN
JANGAN PILIH CALON GUB dan WAGUB yang TERBUKTI TIDAK ASPIRATIF !!!
JANGAN TERMAKAN KATA-KATA INDAH namun BUKTINYA NOL !!!
JANGAN PILIH CALON GUB dan WAGUB yang TERBUKTI TIDAK ASPIRATIF !!!
Pemekaran wilayah selalu mengundang diskusi menarik. Bagi orang yang skeptis terhadap pemekaran menganggap, langkah untuk memekarkan wilayah tak lebih untuk memenuhi syahwat politik untuk ingin berkuasa. Sebaliknya bagi yang pro pemekaran menganggap, bahwa upaya ini diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam tempo yang relatif tidak lama, setidaknya jika dibandingkan dengan bergabung wilayah induk.
Gubernur Paliudju termasuk setuju dengan pendapat kedua, bahwa pemekaran adalah salah satu upaya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemerintahan yang cepat pula. Terkait dengan itu, Paliudju mengatakan, pemerintah telah merampungkan rencana jangka panjang pemekaran melalui grand desain pemekaran yang didasarkan pada kebutuhan wilayah, kondisi geografis, kependudukan dan potensi wilayah serta SDA.
Dalam grand desain yang sudah digodok pemerintah Provinsi Sulteng hingga 2025 mendatang, akan dibentuk sedikitnya 20-an kabupaten termasuk 10 wilayah otonom kabupaten/kota yang sudah ada selama ini. Grand desain pemekaran tersebut bahkan sudah ada dikirimkan ke Mendagri namun sejauh ini belum ada respons.
Di wilayah timur Sulawesi Tengah, pemerintah menetapkan untuk memekarkan Banggai Kepulauan (Bangkep) dimekarkan dengan Banggai Laut. Kabupaten Morowali dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai skenario pemerintah, dimekarkan menjadi Kabupaten Batui Toili.
Kota Luwuk yang selama ini menjadi ibukota kabupaten Banggai akan dikembangkan menjadi kotamadya. Sedangkan ibukotanya diarahkan ke Balantak. ‘’Ini jika berbicara pengembangan kawasan. Toili sangat potensial. Sekaligus embrio untuk percepatan Provinsi Sultim,’’ kata Paliudju. Kemudian Kabupaten Poso, kota Tentena akan dijadikan ibukota kabupaten sedangkan Poso akan dikembangkan menjadi kotamadya. Konsep ini adalah skenario yang sudah disusun hingga tahun 2025 mendatang. Namun demikian jika dalam satu atau dua tahun kedepan ada kabupaten di wilayah Banggai dan bangkep dan Morowali yang terwujud dengan cepat, itu berarti bisa langsung terwujud.
Pemerintah katanya sangat serius menggarap pemekaran tersebut. Ini dibuktikan dengan Dua surat yang dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Dari grand desain tersebut, penataan provinsi Sulteng diharapkan daerah otonom baru yang nantinya dimekarkan benar-benar menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri dalam mensejahterahkan rakyat. Dengan demikian diperlukan kesinambungan pemerintahan untuk mewujudkan grand desain pemekaran yang saat ini sudah di meja Mendagri tersebut. Kesinambungan pemerintahan kepada Rendy Lamadjido dan HB Paliudju menjadi hal yang penting, untuk mengawal suksesnya grand desain pemekaran tersebut.
Sejumlah daerah yang akan dimekarkan antara lain, Kabupaten Banggai Kepulauan dimekarkan menjadi Banggai Laut. Kabupaten Morowali menjadi Morowali Utara. Kabupaten Poso dimekarkan dengan Kabupaten konservasi Tampo Lore dan membentuk kota Poso sekaligus memindahkan ibukota kabupaten ke Tentena. Kabupaten Donggala menjadi Kabupaten Pantai Barat, wilayah induk diubah status menjadi kota Donggala Kabupaten Parimo dimekarkan menjadi kabupaten Tinombo-Tomini-Moutong (TTM). Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Batui-Toili dan membentuk kota Luwuk serta memindahkan ibukota kabupaten ke Balantak Pemekaran Sulawesi Tengah dengan membentuk Provinsi Sultim. (Sumber : Beritaalu.com)
JANGAN TERMAKAN KATA-KATA INDAH namun BUKTINYA NOL !!!
JANGAN PILIH CALON GUB dan WAGUB yang TERBUKTI TIDAK ASPIRATIF !!!
Pemekaran wilayah selalu mengundang diskusi menarik. Bagi orang yang skeptis terhadap pemekaran menganggap, langkah untuk memekarkan wilayah tak lebih untuk memenuhi syahwat politik untuk ingin berkuasa. Sebaliknya bagi yang pro pemekaran menganggap, bahwa upaya ini diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam tempo yang relatif tidak lama, setidaknya jika dibandingkan dengan bergabung wilayah induk.Gubernur Paliudju termasuk setuju dengan pendapat kedua, bahwa pemekaran adalah salah satu upaya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemerintahan yang cepat pula. Terkait dengan itu, Paliudju mengatakan, pemerintah telah merampungkan rencana jangka panjang pemekaran melalui grand desain pemekaran yang didasarkan pada kebutuhan wilayah, kondisi geografis, kependudukan dan potensi wilayah serta SDA.
Dalam grand desain yang sudah digodok pemerintah Provinsi Sulteng hingga 2025 mendatang, akan dibentuk sedikitnya 20-an kabupaten termasuk 10 wilayah otonom kabupaten/kota yang sudah ada selama ini. Grand desain pemekaran tersebut bahkan sudah ada dikirimkan ke Mendagri namun sejauh ini belum ada respons.
Di wilayah timur Sulawesi Tengah, pemerintah menetapkan untuk memekarkan Banggai Kepulauan (Bangkep) dimekarkan dengan Banggai Laut. Kabupaten Morowali dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai skenario pemerintah, dimekarkan menjadi Kabupaten Batui Toili.
Kota Luwuk yang selama ini menjadi ibukota kabupaten Banggai akan dikembangkan menjadi kotamadya. Sedangkan ibukotanya diarahkan ke Balantak. ‘’Ini jika berbicara pengembangan kawasan. Toili sangat potensial. Sekaligus embrio untuk percepatan Provinsi Sultim,’’ kata Paliudju. Kemudian Kabupaten Poso, kota Tentena akan dijadikan ibukota kabupaten sedangkan Poso akan dikembangkan menjadi kotamadya. Konsep ini adalah skenario yang sudah disusun hingga tahun 2025 mendatang. Namun demikian jika dalam satu atau dua tahun kedepan ada kabupaten di wilayah Banggai dan bangkep dan Morowali yang terwujud dengan cepat, itu berarti bisa langsung terwujud.
Pemerintah katanya sangat serius menggarap pemekaran tersebut. Ini dibuktikan dengan Dua surat yang dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Dari grand desain tersebut, penataan provinsi Sulteng diharapkan daerah otonom baru yang nantinya dimekarkan benar-benar menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri dalam mensejahterahkan rakyat. Dengan demikian diperlukan kesinambungan pemerintahan untuk mewujudkan grand desain pemekaran yang saat ini sudah di meja Mendagri tersebut. Kesinambungan pemerintahan kepada Rendy Lamadjido dan HB Paliudju menjadi hal yang penting, untuk mengawal suksesnya grand desain pemekaran tersebut.
Sejumlah daerah yang akan dimekarkan antara lain, Kabupaten Banggai Kepulauan dimekarkan menjadi Banggai Laut. Kabupaten Morowali menjadi Morowali Utara. Kabupaten Poso dimekarkan dengan Kabupaten konservasi Tampo Lore dan membentuk kota Poso sekaligus memindahkan ibukota kabupaten ke Tentena. Kabupaten Donggala menjadi Kabupaten Pantai Barat, wilayah induk diubah status menjadi kota Donggala Kabupaten Parimo dimekarkan menjadi kabupaten Tinombo-Tomini-Moutong (TTM). Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Batui-Toili dan membentuk kota Luwuk serta memindahkan ibukota kabupaten ke Balantak Pemekaran Sulawesi Tengah dengan membentuk Provinsi Sultim. (Sumber : Beritaalu.com)
Tahun 2012 PEMEKARAN SULTENG : BANGGAI LAUT DAN MOROWALI UTARA
KUNCINYA PILIH GUB dan WAKIL yang ASPIRATIF terhadap PEMEKARAN WILAYAH
Upaya mewujudkan dua daerah otonom di Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Banggai Laut (Balut) dan Morowali Utara (Morut) terus dilakukan. Bahkan, hasil upaya yang dilakukan selama ini, akan membuahkan hasil pada akhir 2011 dan paling lambat awal 2012 mendatang. Perjuangan yang melelahkan itu, bukan hanya sebuah surga telinga bagi masyarakat di dua wilayah itu. Tetapi, akan menjadi kenyataan yang bermuara pada pemekaran kedua daerah menjadi kabupaten otonom.
Hal itu dikatakan Calon Wakil Gubernur Sulteng, H Sudarto, SH, M.Hum.
Ia mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah selesai melakukan rapat pleno seluruh daerah yang masuk dalam grend desain daerah yang dimekarkan. Dua diantara daerah yang masuk dalam grend desain adalah pemekaran Kabupaten Balut dan Morowali Utara. Bahkan, dua daerah yang masuk dalam penetapan DPD RI ini, telah diajukan ke DPR RI dan Presiden RI untuk dikaji dan dibahas untuk mendapatkan Ampres Presiden RI. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh masyarakat di dua daerah itu akan terealisasi dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. “Kita juga berharap agar pemekaran Sulawesi Timur (Sultim) akan menyusul dua daerah itu. Sehingga pulau Sulawesi ini akan bertambah jumlah provinsinya. Proses Sultim juga sedang bergulir, dan diharapkan segera dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom terlepas dari Provinsi Sulteng,” kata anggota DPD RI ini.
Menurut dia, proses pemekaran kabupaten Balut, Morowali Utara dan Sultim sudah diajukan ke DPR RI untuk dikaji dan dibahas. Sejauhmana proses pemekaran tiga daerah yang bakal dimekarkan itu, belum bisa diketahui detailnya. Tetapi yakin saja proses masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kekurangannya adalah hanya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh penitia atau lembaga yang diberikan tanggungjawab. Yang pasti, tiga daerah itu telah masuk dalam grend desain daerah yang bakal dimekarkan. Dan tiga daerah itu, diharapkan tidak masuk dalam moratorium.
“Kalau tiga daerah rencana pemekaran itu, tidak masuk dalam moratorium, menunjukan pemekarannya sudah bisa dipastikan akan terealisasi dengan baik. Hanya kapan rencana pemekaran terealisasi, menunggu hasil kajian, pembahasan dan ampres Presiden RI terhadap daerah pemekaran itu,” jelasnya. Menyinggung proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sulteng, anggota DPD RI berharap berjalan dengan baik dan semua elemen masyarakat melaksanakan kewajibannnya sesuai amanat undang-undang.
Artinya, masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga proses Pemilukada berlangsung dengan baik. Ditanya soal kansnya untuk menang dalam Pemilukada, mantan Bupati Banggai dua periode itu, enggan menjelaskannya. Semua kandidat memiliki peluang sama, tinggai bagaimana menarik simpati masyarakat untuk memberikan dukungannya. (Sumber : Beritapalu.com)
Upaya mewujudkan dua daerah otonom di Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Banggai Laut (Balut) dan Morowali Utara (Morut) terus dilakukan. Bahkan, hasil upaya yang dilakukan selama ini, akan membuahkan hasil pada akhir 2011 dan paling lambat awal 2012 mendatang. Perjuangan yang melelahkan itu, bukan hanya sebuah surga telinga bagi masyarakat di dua wilayah itu. Tetapi, akan menjadi kenyataan yang bermuara pada pemekaran kedua daerah menjadi kabupaten otonom.Hal itu dikatakan Calon Wakil Gubernur Sulteng, H Sudarto, SH, M.Hum.
Ia mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah selesai melakukan rapat pleno seluruh daerah yang masuk dalam grend desain daerah yang dimekarkan. Dua diantara daerah yang masuk dalam grend desain adalah pemekaran Kabupaten Balut dan Morowali Utara. Bahkan, dua daerah yang masuk dalam penetapan DPD RI ini, telah diajukan ke DPR RI dan Presiden RI untuk dikaji dan dibahas untuk mendapatkan Ampres Presiden RI. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh masyarakat di dua daerah itu akan terealisasi dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. “Kita juga berharap agar pemekaran Sulawesi Timur (Sultim) akan menyusul dua daerah itu. Sehingga pulau Sulawesi ini akan bertambah jumlah provinsinya. Proses Sultim juga sedang bergulir, dan diharapkan segera dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom terlepas dari Provinsi Sulteng,” kata anggota DPD RI ini.
Menurut dia, proses pemekaran kabupaten Balut, Morowali Utara dan Sultim sudah diajukan ke DPR RI untuk dikaji dan dibahas. Sejauhmana proses pemekaran tiga daerah yang bakal dimekarkan itu, belum bisa diketahui detailnya. Tetapi yakin saja proses masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kekurangannya adalah hanya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh penitia atau lembaga yang diberikan tanggungjawab. Yang pasti, tiga daerah itu telah masuk dalam grend desain daerah yang bakal dimekarkan. Dan tiga daerah itu, diharapkan tidak masuk dalam moratorium.
“Kalau tiga daerah rencana pemekaran itu, tidak masuk dalam moratorium, menunjukan pemekarannya sudah bisa dipastikan akan terealisasi dengan baik. Hanya kapan rencana pemekaran terealisasi, menunggu hasil kajian, pembahasan dan ampres Presiden RI terhadap daerah pemekaran itu,” jelasnya. Menyinggung proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sulteng, anggota DPD RI berharap berjalan dengan baik dan semua elemen masyarakat melaksanakan kewajibannnya sesuai amanat undang-undang.
Artinya, masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga proses Pemilukada berlangsung dengan baik. Ditanya soal kansnya untuk menang dalam Pemilukada, mantan Bupati Banggai dua periode itu, enggan menjelaskannya. Semua kandidat memiliki peluang sama, tinggai bagaimana menarik simpati masyarakat untuk memberikan dukungannya. (Sumber : Beritapalu.com)
Langganan:
Postingan (Atom)
