JANGAN PILIH CALON GUB dan WAGUB yang TERBUKTI TIDAK ASPIRATIF !!!
JANGAN TERMAKAN KATA-KATA INDAH namun BUKTINYA NOL !!!
JANGAN PILIH CALON GUB dan WAGUB yang TERBUKTI TIDAK ASPIRATIF !!!
Pemekaran wilayah selalu mengundang diskusi menarik. Bagi orang yang skeptis terhadap pemekaran menganggap, langkah untuk memekarkan wilayah tak lebih untuk memenuhi syahwat politik untuk ingin berkuasa. Sebaliknya bagi yang pro pemekaran menganggap, bahwa upaya ini diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam tempo yang relatif tidak lama, setidaknya jika dibandingkan dengan bergabung wilayah induk.
Gubernur Paliudju termasuk setuju dengan pendapat kedua, bahwa pemekaran adalah salah satu upaya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemerintahan yang cepat pula. Terkait dengan itu, Paliudju mengatakan, pemerintah telah merampungkan rencana jangka panjang pemekaran melalui grand desain pemekaran yang didasarkan pada kebutuhan wilayah, kondisi geografis, kependudukan dan potensi wilayah serta SDA.
Dalam grand desain yang sudah digodok pemerintah Provinsi Sulteng hingga 2025 mendatang, akan dibentuk sedikitnya 20-an kabupaten termasuk 10 wilayah otonom kabupaten/kota yang sudah ada selama ini. Grand desain pemekaran tersebut bahkan sudah ada dikirimkan ke Mendagri namun sejauh ini belum ada respons.
Di wilayah timur Sulawesi Tengah, pemerintah menetapkan untuk memekarkan Banggai Kepulauan (Bangkep) dimekarkan dengan Banggai Laut. Kabupaten Morowali dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai skenario pemerintah, dimekarkan menjadi Kabupaten Batui Toili.
Kota Luwuk yang selama ini menjadi ibukota kabupaten Banggai akan dikembangkan menjadi kotamadya. Sedangkan ibukotanya diarahkan ke Balantak. ‘’Ini jika berbicara pengembangan kawasan. Toili sangat potensial. Sekaligus embrio untuk percepatan Provinsi Sultim,’’ kata Paliudju. Kemudian Kabupaten Poso, kota Tentena akan dijadikan ibukota kabupaten sedangkan Poso akan dikembangkan menjadi kotamadya. Konsep ini adalah skenario yang sudah disusun hingga tahun 2025 mendatang. Namun demikian jika dalam satu atau dua tahun kedepan ada kabupaten di wilayah Banggai dan bangkep dan Morowali yang terwujud dengan cepat, itu berarti bisa langsung terwujud.
Pemerintah katanya sangat serius menggarap pemekaran tersebut. Ini dibuktikan dengan Dua surat yang dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Dari grand desain tersebut, penataan provinsi Sulteng diharapkan daerah otonom baru yang nantinya dimekarkan benar-benar menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri dalam mensejahterahkan rakyat. Dengan demikian diperlukan kesinambungan pemerintahan untuk mewujudkan grand desain pemekaran yang saat ini sudah di meja Mendagri tersebut. Kesinambungan pemerintahan kepada Rendy Lamadjido dan HB Paliudju menjadi hal yang penting, untuk mengawal suksesnya grand desain pemekaran tersebut.
Sejumlah daerah yang akan dimekarkan antara lain, Kabupaten Banggai Kepulauan dimekarkan menjadi Banggai Laut. Kabupaten Morowali menjadi Morowali Utara. Kabupaten Poso dimekarkan dengan Kabupaten konservasi Tampo Lore dan membentuk kota Poso sekaligus memindahkan ibukota kabupaten ke Tentena. Kabupaten Donggala menjadi Kabupaten Pantai Barat, wilayah induk diubah status menjadi kota Donggala Kabupaten Parimo dimekarkan menjadi kabupaten Tinombo-Tomini-Moutong (TTM). Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Batui-Toili dan membentuk kota Luwuk serta memindahkan ibukota kabupaten ke Balantak Pemekaran Sulawesi Tengah dengan membentuk Provinsi Sultim. (Sumber : Beritaalu.com)
Minggu, 03 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar