Jumat, 10 Desember 2010
Deep Mixing Method
Deposit lempung lunak memiliki kekuatan yang sangat kecil, kompresibilitas yang sangat tinggi dan cenderung untuk mengalami penurunan khususnya pada daerah atau kota-kota yang mengalami penyedotan air tanah secara masif. Salah satu teknik untuk mengatasi hal tersebut yaitu Deep Mixing Method/DMM, dalam metode ini chemical agent yaitu powder atau slurry kapur atau semen dicampur dengan tanah untuk membuat soil-cement piles. Ketika proses pengerasan selesai maka soil-cement piles akan berperan sebagai reinforced dan akan menambah kapasitas daya dukung dari tanah lunak. Metode mixing terbagi atas 2 yaitu metode mekanik dan jet mixing. Secara mekanik berarti mixing dilakukan oleh mixing blade dan secara jet mixing maka dilakukan dengan water/slurry jet. Karena metode ini akan mengakibatkan kandungan air yang tinggi (Cement slurry) dan juga memang lempung lunak memiliki kandungan air yang besar maka metode ini membutuhkan waktu untuk ion exchange, flocculation dan reaksi pozzolanic. Dalam paper ini, full scale DMM diaplikasikan pada deposit lempung lunak Bangkok yang dibebani dengan embankment setinggi 6m, instrumentasi dan monitoring selama 1 tahun, tujuannya untuk mengetahui karakteristik DMM (Jet mixing ) pada tanah lempung lunak Bangkok dan dibandingkan dengan situasi yang sama tanpa DMM.
Jumat, 26 November 2010
Stabilisasi tanah mengembang dengan batu kapur
Penggunaan batu kapur untuk memodifikasi tanah dengan membandingkan sifat-sifat fisik, kekuatan, compressibility, swelling potential ternyata mengindikasikan bahwa bahan tambahan batu kapur dapat meningkatkan valensi (ikatan) antar partikel-partikel, menurunkan plastisitas, mereduksi swelling potential dan compressibility dengan cukup signifikan, mengurangi water absorption potential dan memodifikasi soil fabric (Dengan menggunakan SEM : Scanning Electron Microscope).
LATAR BELAKANG
Karena kondisi tanah yang kurang ideal terlebih pada tanah mengembang maka stabilisasi atau modifikasi tanah dengan menggunakan zat aditiv seperti semen, batu kapur atau fly ash. Batu kapur menjadi pilihan yang cukup ekonomis karena cukup tersedia dengan harga yang relative murah dan secara teknis dapat mengurangi plastisitas, dispersi dan kemungkinan perubahan volume. Batu kapur juga dapat meningkatkan ukuran partikel, permeabilitas dan kekuatan tanah.
MATERIAL
Lempung mengembang (Expansive clay) : Diambil pada kedalaman ± 1.5m.
Batu kapur : Hydrated lime.
METODOLOGI
Komposisi kandungan kapur yang diteliti adalah 3, 5 dan 7 % dari berat kering tanah lempung. Spesimen kemudian dipadatkan dengan standard proctor untuk mencapai kadar air optimum, kemudian dites dengan tes standar laboratorium mekanika tanah seperti indeks, batas-batas atterberg dan unconfined compressive strength test.
HASIL DAN KESIMPULAN
Expansive clay yang telah dicampur dengan kapur menunjukkan penurunan liquid limit dan meningkatkan plastic limit yang disebabkan karena reaksi antara struktur partikel kapur dan tanah yaitu terjadi flokulasi yang lebih baik.
Karena sifat-sifat tanah antara lain kompresibilitas, potensial perubahan volume, permeability dan compressive strength sangat dipengaruhi oleh kadar air dan kepadatan tanah pada waktu dipadatkan maka pemadatan diusahakan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Campuran tanah dan kapur akan mereduksi berat kering dan meningkatkan kadar air optimum. Pada tes UCS sangat terlihat bahwa factor waktu sangat mengambil bagian, pada t=0 maka kekuatan unconfined relatif sama dengan tanah asli tetapi seiring dengan berjalan curing time (Waktu yang diperlukan oleh partikel fabric tanah dan kapur untuk bereaksi) maka kekuatan unconfined akan signifikan meningkat. Indeks kompresi, indeks swelling dan swelling pressure juga signifikan direduksi.
Dengan SEM dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya kandungan kapur maka semakin membentuk agregasi, flokulasi dan kristalisasi pada struktur tanah dan kapur tersebut dan membuat tanah akan semakin kuat.
KOMENTAR DAN PERTANYAAN
1. Perlu diadakan penelitian tentang jenis-jenis limestone yang lain sesuai dengan ketersediaan didaerah masing-masing.
2. Perlu diteliti lagi untuk mempercepat curing time yang lebih minimal.
Metode Dewatering untuk menstabilkan lereng
Jumat, 12 November 2010
POSO DAN MOROWALI TIDAK PERLU MASUK SULTIM
Berita terkait :
Di tengah tarik menarik kepentingan rencana pembentukan Provinsi Sultim, pejabat Depdagri, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Daerah Khusus, Dr Soni M Sumarsono, memberikan usulan menarik.
Menurutnya, Kabupaten Poso dan Morowali tidak perlu masuk di wilayah Sultim. Namun Kabupaten Morowali Utara yang usulannnya sudah berada di Kemendagri harus tetap masuk dalam desain pembentukan Provinsi Sultim.
Soni mengungkapkan, pembentukan Provinsi Sultim adalah hal yang mutlak namun tidak sekarang. ‘’Mungkin nanti sekitar tahun 2020 sekian. Jangan sekarang dulu,’’ kata Soni yang tampil mewakili Mendagri Gamawan Fauzi pada Raker Gubernur/Walikota di Palu – Sulawesi Tengah.
‘’Tapi ini masih pemikiran kami, bukan produk atau kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri,’’ ujarnya.
Rencana pembentukan Provinsi Sultim yang terus diperjuangkan, masih menemui berbagai kendala serius. Statusnya masih dalam proses formulasi nasional. Ini karena masih terkendala pada grand desain sehingga memerlukan kajian yang mendalam (dari berbagai SUMBER).
Selasa, 19 Oktober 2010
Sulawesi (Tanah BABASAL) Mulai Kirim Minyak : Pengapalan Perdana Menandai Catatan Sejarah
Pertama kalinya dalam sejarah perminyakan
Senin, 27 September 2010
Pemekaran SULTENG yaitu SULTIM masuk dalam GRAND DESIGN (2010-2025).
Sebagai acuan dalam pemekaran daerah agar lebih terkendali dan terarah sesuai dengan tujuan awal, pemerintah telah menyelesaikan grand design penataan daerah hingga tahun 2025.
Grand design itu memberikan estimasi penambahan jumlah maksimal daerah otonom baru di Indonesia sebanyak 11 provinsi dan 54 kabupaten/kota.
Estimasi tersebut terumuskan dalam Dokumen Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang disusun Kementerian Dalam Negeri yang dalam waktu dekat akan dipresentasikan pada Komisi II DPR.
Dalam estimasi tersebut, ikut dirumuskan provinsi mana saja yang dapat melakukan pemekaran sekaligus kapan waktu pemekarannya. Dari dokumen yang didapat, terdapat delapan provinsi yang hingga 2025 dimungkinkan untuk memekarkan diri.
Provinsi tersebut ialah Aceh, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Provinsi tersebut diestimasi melakukan pemekaran untuk satu provinsi baru, kecuali Papua yang diproyeksikan akan mendapatkan empat provinsi baru.
Nantinya, provinsi yang akan memekarkan diri tidak melakukannya sekaligus dalam satu waktu. Pemerintah membagi jadwal pembentukan nya menjadi tiga, yakni 2010-2015, 2016- 2020, dan 2021-2025.
Jumlah ini merupakan angka maksimal. Maksudnya, bila permasalahan daerah bisa diselesaikan tanpa pembentukan, jumlah provinsi tidak harus mencapai angka tersebut.
Pembentukan provinsi baru, bila diperlukan, akan dimulai dari daerah yang menghadapi situasi mendesak bagi kepentingan strategis nasional. Dalam menentukan estimasi tersebut, pemerintah me lakukannya dengan menggunakan dua pendekatan.
Pendekatan pertama dengan menggunakan perhitungan berdasarkan parameter geografis, demografis, dan kesisteman sesuai kerangka berpikir dalam pembentukan daerah otonom baru.
Kedua, menggunakan pertimbangan realitas aspirasi yang ditarik dari dinamika usulan pembentukan daerah otonom baru yang berkembang hingga saat ini. Sekadar diketahui, saat ini di DPR terdapat 33 usulan calon daerah baru yang diproses. Usulan ini terbagi atas 10 provinsi, 21 kabupaten, dan dua kota.
Selain 33 Rancangan Undang-undang (RUU) peme karan daerah yang akan dibahas, Komisi II DPR telah menerima 27 usulan RUU pemekaran lainnya yang terdiri dari satu provinsi dan 26 kabupaten yang bakal dibahas sete lah proses terhadap RUU 33 pemekaran daerah tersebut selesai.
Kerangka Kerja
Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwar no mengatakan grand design tersebut merupakan langkah maju dalam upaya pena taan daerah. Dokumen ini men jadi kerangka kerja dalam pena taan.
Meski begitu, bila terdapat sesuatu yang berbeda antara isi grand design dan kebutuhan riil masyarakat, tetap dapat dipertimbangkan untuk tidak mengikutinya.
Pakar otonomi daerah dari LIPI, Syarif Hidayat, menilai terdapat satu rasionalitas yang salah ketika grand design penataan daerah lebih berorien tasi pada penetapan kuota pemekaran.
Sebuah grand design itu harus menjadi sebuah dokumen yang lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip penataan daerah dan relasi hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.
“Persoalan jumlah, itu tidak dapat ditetapkan secara baku. Jika itu ditetapkan, maka itu jadi satu hal yang keliru. Itu malah menjadi lampu hijau bagi elite di daerah untuk segera mengajukan pemekaran,” tandasnya.
Konstitusi menganut prinsip pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Oleh karena itu, jumlah daerah tidak pernah dapat ditetapkan secara cermat di satu waktu (Sumber : Koran-Jakarta.com)
Senin, 20 September 2010
Senin, 23 Agustus 2010
SRIWIJAYA AIR : Welcome to LUWUK, the MOST proposed recommended city for SULTIM
"Kami sedang menjajaki kemungkinan membuka rute baru dari Palu ke beberapa kota kabupaten dalam wilayah Sulteng," kata Kepala Perwakilan Sriwijaya Palu Ery Soehaeri, Jumat.
Ia mengatakan, untuk tahap pertama ini penjajakan rute baru adalah Palu-Luwuk.
Hasil sementara survei yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini, pembukaan rute baru ke daerah itu cukup memungkinkan.
Survei antara lain menyangkut jumlah penduduk, potensi daerah, peluang bisnis di berbagai sektor terutama pariwisata serta sarana dan prasarana penunjang seperti bandara.
"Soal kesiapan bandara tidak ada masalah karena Bandara Syukuran Amir (Bubung) Luwuk sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti yang dioperasikan Sriwiyaja Air saat ini,? ujarnya.
Jenis pesawat yang digunakan Sriwijaya Air untuk rute regular Palu-Makassar-Balikpapan adalah Boeing 737 Seri 300-400 dengan kapasitas 134 penumpang.
Ia menambahkan, jika managemen Sriwijaya Air menyetujui rencana pembukaan rute Palu-Luwuk akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Banggai, dan Banggai Kepulauan (Bangkep).
Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Sulteng Nursiah Umar menyambut positif rencana Sriwijaya Air membuka rute penerbangan ke Luwuk.
"Pemerintah pada prinsipnya mendukung bahkan kalau bisa semua wilayah di Sulteng bisa dijangkau dengan pesawat," katanya.
Soal bandara, menurut Umar, tidak perlu diragukan karena telah memenuhi standar untuk didarati pesawat berbadan lebar.
Dalam kurun dua bulan terakhir ini, dua maskapai yakni Express Air dan Batavia Air tiga kali seminggu menerbangi rute Makassar-Luwuk-Manado menggunakan pesawat Boeing 737 seri 200 dan 300.
"Jadi tidak ada masalah jika Sriwijaya Air akan membuka penerbangan ke Luwuk sebab sarana dan fasilitas bandara sudah cukup memadai," kata Umar.
Panjang landasan pacu Bandara Syukuran Amir Luwuk saat ini 1.850 meter dan lebar 30 meter.
(SUMBER : Antara)
Jumat, 13 Agustus 2010
1st SEMESTER in GEOTECHNICAL Class (UNPAR PG STUDY 2010/2011).
Jumat, 30 Juli 2010
"Tidak benar bila daerah pemekaran itu gagal", DPR menolak MORATORIUM PEMEKARAN
"Berdasar data Kemendagri, data daerah pemekaran justru cukup potensial dan tinggi perkembangan,? kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dalam keterangan pers di gedung parlemen kemarin (15/7).
Menurut Chairuman, data Kemendagri menunjukkan bahwa 58,7 persen daerah pemekaran memiliki nilai tinggi dalam perkembangan secara otonom. Data itu adalah angka yang signifikan. Kemendagri selama ini tidak pernah menyampaikan data kegagalan 80 persen daerah pemekaran, seperti yang disampaikan presiden. "Tidak benar bila daerah pemekaran itu gagal," ujarnya.
Meskipun dianggap gagal, kesalahan tidak bisa semata-mata ditujukan kepada daerah otonom baru tersebut. Chairuman menyatakan, kegagalan daerah pemekaran bukan semata-mata disebabkan rendahnya kualitas pemerintah daerah baru. Faktor lain yang mendukung perkembangan daerah pemekaran tersebut juga harus dilihat. "Apa dukungannya cukup, pembinaan cukup, yang menyebabkan perkembangannya tidak sesuai harapan," jelas politikus Partai Golkar itu.
Wakil Ketua DPR Ganjar Pranowo menyatakan, Komisi II DPR mempertanyakan asal data yang diungkapkan presiden. Seharusnya presiden mendasarkan pada data Kemendagri yang sudah bertahun-tahun menilai daerah pemekaran. "Jangan-jangan konsolidasinya ini tidak benar," kata Ganjar di tempat yang sama.
Menurut Ganjar, dalam ketentuan UU 32/2004 yang juga mengatur pemekaran, sama sekali tidak ada aturan hukum terkait moratorium. Presiden dalam hal ini juga memiliki persyaratan pemekaran seperti tercantum dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. "DPR selama ini tidak pernah mendorong pemekaran, juga tidak pernah mengerem pemekaran. Pemekaran itu mestinya dalam konteks yang proporsional," jelas Ganjar.
Jika dirunut, saat ini terdapat 67 daerah yang akan dimekarkan masuk dalam draf pemerintah. Komisi II DPR mengambil sampel 33 daerah. Dari 33 daerah itu, mereka tinggal melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan presiden tersebut. Dengan kekurangan semacam itu, seharusnya opsi moratorium tidak diambil presiden. "Yang kurang silakan melengkapi. Kalau sudah lengkap, kita serahkan ke presiden. Terserah presiden kalau mau menolak. Tapi, kalau menolak, kami akan pidato bahwa (DPR) sudah menyatakan lengkap," ujarnya.
Mengapa saat itu pimpinan DPR tidak langsung menyuarakan data yang seharusnya? Menurut Ganjar, ada hambatan psikologis yang terjadi pada ketua DPR. Hal itu tidak bisa dimungkiri. Karena itulah, Komisi II DPR sengaja menggelar keterangan pers untuk mengklarifikasi sikap DPR yang sebenarnya. "Kalau tidak, justru kami dituduh menjadi agen pemekaran," jelas politikus PDIP itu.
Wakil Ketua DPR Teguh Juwarno menambahkan, pemekaran daerah seharusnya dilihat dari sudut yang lebih luas. Harus diakui bahwa pemekaran telah mendekatkan layanan pemerintah daerah dengan rakyatnya. Kesimpulannya, daerah pemekaran bisa berkembang karena upaya publik itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini hanyalah stimulan untuk memperluas desentralisasi pemerintahan. "Jadi, anggaran yang saat ini masih terpusat semaksimal mungkin diberikan ke daerah," jelasnya. (Sumber : 16 Juli 2010/jpnn.com)
Senin, 14 Juni 2010
SULTIM Juni 2010 : Banyak DOKUMEN ADMINISTRATIF yang BELUM lengkap , tetapi TETAP POSITIF dan BERJUANG, HIDUP SULTIM..
"Kami minta waktunya diperpanjang sampai akhir Juli. Saya juga sudah hubungi Pokja Sultim di Jakarta agar menemui Panja DPR meminta penambahan waktu," kata Koordinator Wilayah Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi (FP3) Sultim Basri Sono, di Palu, Jumat.
Basri yang juga salah seorang deklarator Sultim tersebut mengatakan, batas akhir yang diberikan Panja DPR untuk melengkapi persyaratan kewilayahan daerah otonom tersebut sudah mepet sekali yakni 30 Juni 2010. Sementara, struktur Kaukus Percepatan Sultim baru rampung hari Jumat (11/6).
"Bukan hanya Sultim yang minta perpanjangan, daerah lain yang sedang dibahas di panja juga minta perpanjangan waktu," kata Basri Sono.
Dia mengatakan, untuk mengurus persyaratan fisik kewilayahan daerah otonom sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, nanti akan dikerjakan oleh kaukus percepatan yang diketuai Yus Mangun, politisi partai Golkar dan Ketua Komisi II DPRD Sulteng.
Struktur kaukus tersebut terdiri atas penasihat, dewan pakar, pengurus harian, dan pengurus bidang.
"Apa saja yang lebih dulu rampung, itu yang dikirim duluan oleh Kaukus," katanya.
Anggota Kaukus percepatan Sultim tidak saja para tokoh dari kawasan Sultim, tetapi mereka yang peduli percepatan realisasi daerah itu segera berdiri menjadi daerah otonom berpisah dengan Sulteng.
Penasihat misalnya terdiri dari gubernur, Ketua DPRD dan unsur Muspida. Sementara dewan pakar terdiri atas para guru besar dan doktor di Universitas Tadulako.
Ketua Kaukus Percepatan Sultim Yus Mangun belum bersedia memberikan keterangan pers terkait dengan kerja kaukus tersebut.
"Kalau kaukus nanti saja, soalnya nanti akan ada deklarasi besar," katanya.
Berdasarkan daftar persyaratan administrasi usulan 20 daerah otonom baru di Indonesia yang diperoleh ANTARA, Sultim baru melengkapi dua persyaratan yakni aspirasi masyarakat dan kajian daerah. Masih terdapat 17 daftar persyaratan yang perlu di klarifikasi, serta delapan persyaratan belum ada sama sekali.
Administrasi yang belum ada antara lain usulan gubernur ke menteri, usulan kabupaten/kota, keputusan gubernur tentang nama cakupan ibu kota, bantuan dana, dana pilkada, dan pemindahan personil. Begitu juga dengan keputusan DPRD Provinsi terhadap nama cakupan ibu kota, bantuan dana, dana pilkada, dan pelepasan aset provinsi.
"Semua ini nanti tergantung dari kaukus. Kaukuslah nanti yang akan bekerja termasuk melobi anggaran Pilkada Sultim," kata mantan Sekda Kabupaten Banggai itu.
Sementara itu, di antara 17 persyaratan yang masih perlu diklarifikasi adalah cakupan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, dana Pilkada, hibah dari kabupaten, aset/personil, peta daerah dan nama calon ibu kota.
"Masalah calon ibu kota sudah jelas dalam rancangan undang-undang yakni Luwuk," kata Basri Sono.
Dia optimistis, kaukus yang dipimpin Yus Mangun mampu menyelesaikan berbagai syarat pemekaran Sultim yang belum terpenuhi. Personel kaukus yang ada saat ini relatif lebih muda dibanding para deklarator bahkan sebagian dari deklarator sudah meninggal dunia.
"Sultim ini ibarat lari estafet. Garis finish sudah kelihatan. Kaukus yang masih energik inilah nantinya yang akan mengantar sampai ke finish," kata Basri Sono. (Sumber: Antara/NewsIDFinroll)
Senin, 31 Mei 2010
Selasa, 11 Mei 2010
LNG DONGGI-SENORO LUWUK-BANGGAI UPDATE NEWS 12 MEI 2010
Berdasarkan rencana pengembangan (Plan of Development) yang sudah disetujui BP Migas, ke-40 sumur yang akan dibor itu terdiri dari 21 sumur berada di lapangan Senoro dan 19 sumur di lapangan Matindok.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Agus Suryono usai diskusi bertemakan Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Gas Donggi Senoro di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/5/2010).
"Sebelumnya mereka sudah mengebor lima sumur yang terdiri dari tiga sumur di Senoro dan dua sumur di Matindok," katanya.
Menurut Agus, dari 21 sumur yang berada di lapangan Senoro diharapkan akan menghasilkan gas sebesar 230 juta kaki kubik (million standard cubic feet per day (MMSCFD), dengan biaya investasi diperkirakan sebesar US$ 245 juta. Sementara dari lapangan Matindok sebanyak 56 MMSCFD hingga 95 MMSCFD, dengan investasi sekitar US$ 789 juta.
"Itu di luar dari lima sumur yang telah dibor sebelumnya," jelasnya.
Namun Agus menyatakan rencana pengeboran tersebut mungkin saja berubah disesuaikan dengan jumlah yang butuhkan untuk memenuhi alokasi gas yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Kalau seluruh sumur dibor dan gas yang dihasilkan masih kurang, maka bisa saja dibor sumur tambahan" katanya.
Blok Senoro dimiliki PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi dan PT Medco Tomori dengan saham masing-masing 50 persen. Sedang, Matindok dimiliki PT Pertamina EP sebesar 100 persen.
Seperti diketahui, Proyek Donggi Senoro menjadi terkatung-katung karena adanya keputusan pemerintah dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla yang memutuskan gas Senoro hanya untuk domestik.
Padahal sebelumnya, pengembang proyek ini yaitu Konsorsium Donggi-Senoro (DS) LNG yang terdiri dari Pertamina, Medco dan Mitsubishi telah menyepakati Head oF Agreement (HoA) jual beli gas dengan Chubu Electric Power Co Inc dan Kansai Electric Power Co Inc masing-masing sebesar 1 juta Metric Ton per tahun selama 15 tahun.
Belum diputuskannya soal alokasi gas ini, membuat Kansai mundur dari niatnya sebagai pembeli. Konsorsium pun mencari penggantinya yaitu Kyushu Electric Power Co Inc, Korean Gas Corp (Kogas).
Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sudah mengirimkan surat resmi kepada Wakil Presiden Boediono mengenai rekomendasi alokasi gas Donggi-Senoro. Isinya merekomendasikan kombinasi domestik dan ekspor untuk alokasi gas tersebut.
Surat resmi bernomor S-36/M.EKON/03/2010 kepada Wapres Boediono tanggal 8 Maret 2010 yang menyatakan pihaknya setuju dengan usulan Menteri ESDM Darwin Saleh yakni pengembangan gas Senoro menggunakan opsi kombinasi ekspor dan domestik untuk kebutuhan industri pupuk dan PLN.
Opsi tersebut, sudah didukung hasil kajian independen Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) sesuai arahan Wapres. Dalam kajiannya, LAPI ITB menyarankan gas Senoro dikembangkan dengan skenario ekspor LNG sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan pemakaian dalam negeri bagi PT Pusri 60 MMSCFD dan PT PLN 30 MMSCFD.
Menurut Hatta harus ada kombinasi ekspor dan domestik untuk gas Senoro adalah karena pada tahun 2014 di saat gas Senoro mulai berproduksi, pasar gas internasional akan banjir pasokan terutama dari Qatar. Dengan telah disampaikannya rekomendasi tersebut, maka keputusan alokasi gas dari lapangan Senoro tinggal menunggu persetujuan Wapres (Sumber : Detik.com).
Selasa, 04 Mei 2010
LNG DONGGI-SENORO LUWUK-BANGGAI DIPUTUSKAN JUNI 2010
"Kami inginnya agar cepat selesai. Menko kan bilang kalau sudah di Wapres, tapi itu kebijakan lebih di ESDM," jelas Deputi PISET Kementerian BUMN, Sahala Lumangaol saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/5/2010).
Pertamina, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, yang menjadi peserta konsorsium, bersama Medco dan Mitsubishi dari Donggi Senoro (DS LNG) sendiri masih menunggu keputusan pemerintah soal kelanjutan proyek itu.
Tiga calon pembeli gas Donggi-Senoro bahkan mengancam mundur dalam pembelian gas yang dihasilkan dari lapangan Senoro Matindok, jika pemerintah tidak segera memberikan keputusan soal kelanjutan proyek tersebut.
Ketiga calon pembeli tersebut memberi tenggat waktu hingga bulan Juni kepada pemerintah untuk memutuskan soal ini. Saat ini Konsorsium DS LNG sendiri masih menunggu keputusan pemerintah soal kelanjutan proyek itu.
Seperti diketahui, Konsorsium DS LNG telah mengantongi tiga calon pembeli gas yang akan dihasilkan dari lapangan Senoro Matindok. Ketiga calon pembeli tersebut yaitu Kyushu Electric Power Co Inc, Korean Gas Corp (Kogas), dan Chubu Electric Power.
Proyek Donggi-Senoro menjadi terbengkalai lantaran adanya keputusan pemerintah dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden yang saat itu dipegang Jusuf Kalla memutuskan gas Senoro hanya untuk domestik.
Padahal sebelumnya, pengembang proyek ini yaitu Konsorsium DS LNG telah menyepakati Head oF Agreement (HoA) jual beli gas dengan Chubu Electric Power Co Inc dan Kansai Electric Power Co Inc masing-masing sebesar 1 juta Metric Ton per tahun selama 15 tahun.
Keputusan soal alokasi gas untuk proyek ini pun tertunda-tunda karena adanya tarik menarik antara ekspor dan domestik. "Masih belum, ekspor berapa impor berapa. Belum diputuskan," tambah Sahala (SUMBER : DETIK.COM).
Rabu, 21 April 2010
SELAMAT DATANG SULTIM
Demikian dikatakan Ma’mun Amir saat ditemui disela-sela Hari Ulang Tahun (HUT) Sulteng ke-46, Selasa (13/4). Menurut dia, masyarakat Sultim dari tahun ketahun menginginkan realisasi janji pemerintah untuk memekarkan Sultim, tapi, sampai sekarang janji tersebut belum dibuktikan.
“Selaku pemimpin daerah Banggai, saya tetap berkomitmen, pemekaran Sultim harus segera terwujud dan tentunya realiasasi pemekaran tersebut harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.
Selama perjuangan tersebut, dirinya mengaku telah melakukan berbagai upaya dan telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah lembaga negara antara lain, Kementerian Dalam Negeri dan DPR-RI. Ma’mun optimis diakhir masa jabatan Gubernur HB Paliudju ini, Sultim akan segera terwujud.
Bupati Parigi Moutong Longky Djanggola mengapresiasi langkah Sultim untuk memisahkan dari Sulteng. Menurutnya, dengan adanya pemekaran daerah tentu akan semakin lebih memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan dan mendekatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
“Saya tidak alergi dengan adanya pemekaran, apalagi daerah Sulteng adalah salah satu wilayah terluas di Indonesia. Dan, walaupun Sultim nantinya memisahkan diri dari Sulteng, tapi tali silahturahmi antar daerah akan tetap terjalin,” katanya.
Dia mencontohkan, sejumlah daerah yang telah mekar terlebih dahulu seperti daerah Sulawesi Barat, sampai saat ini tetap menjaga hubungan baik antar daerah. Maka itu, tak ada satu pun alasan untuk menghambat proses pemekaran Sultim tersebut. Apalagi persoalan tersebut telah dimasukan dalam pembahasan Proglegnas DPR-RI, dan tinggal menunggu realisasi (Sumber : Mediaalkhairaat.com)
Pemekaran Daerah
"Dari 33 daerah ini ketika kita sisir kita temukan ada tiga daerah yang persyaratnya kurang. Satu diantaranya ada di 20 daerah itu. Tidak perlu disebutkan yang mana," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, dalam pembahasan nantinya Komisi tidak hanya copy paste dari bahan sebelumnya. Tiap-tiap yang berhubungan dengan persoalan pemekaran daerah akan diundang seperti pakar, pengamat, dan bila perlu perguruan tinggi yang menyusun visibilities study mengenai daerah tersebut. "Kita tanya apakah semua ini benar? Seringkali ada pengakuan yang berbeda, banyak (daerah) yang memaksakan,"kata dia.
Dalam pembahasan komisi, lanjut Ganjar, Rancangan Undang-Undang (RUU) masing-masing daerah nantinya akan bersifat asimetris atau berkarakter daerah. Artinya Undang-Undang tiap daerah yang mekar itu nantinya akan berbeda dikarenakan karakter daerah yang memang tidak sama. "Kalau ada ketentuan daerah menginginkan aturan tertentu ya kita tulis diundang-undang itu, memang harus beda,"tambahnya.
Jika pembahasan selesai dan dibuat drafnya, Komisi akan segera memberikan ke Badan Legislasi untuk diharmonisasi, disinkronisasi dan dilakukan pematangan konsep. Setelah dikembalikan kembali ke komisi, draf akan diputuskan menjadi inisiasi DPR untuk dibawa ke paripurna yang kemudian segera dikirim ke presiden. "Presiden akan mengeluarkan surat presiden dan akan kita bahas disini,"kata dia. (Sumber : tempointeraktif.com)
Segera Putuskan Proyek Donggi-Senoro
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulteng Nawawi Sang Kilat menagih janji Wapres Boediono untuk segera menyetujui proyek Donggi senoro
"Kami tagih janji yang disampaikan Pak Boediono saat kunjungan ke Sulawesi pada 8 April lalu. Di sana dia bilang bahwa masalah Donggi Senoro akan secepatnya diselesaikan di Jakarta," kata Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulteng, Nawawi Sang Kilat dalam acara 'Akselerasi Proyek Donggi Senoro' di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (20/4/2010).
Menurut dia, keputusan mengenai kelanjutan proyek ini harus diputuskan karena keberadaan proyek ini nantinya akan memberikan tambahan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah hingga Rp 1,2 triliun. Saat ini, pendapatan daerah Provinsi Sulteng sendiri tercatat sekitar Rp 1,1 triliun.
Ia juga menyoroti soal masalah alokasi dari lapangan yang memiliki cadangan sekitar 2,5 tcf tersebut yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak mengizinkan ekspor gas dari lapangan Senoro dan Matindok sebagai sikap yang diskriminasi.
"Kenapa Bontang boleh diekspor tapi Senoro tidak boleh. Ini diskriminasi namanya," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI, Soetan Batoegana juga mendesak agar Wapres segera memutuskan kelanjutan soal proyek ini. Pasalnya jika tidak diputuskan maka Indonesia akan kehilangan momentum.
"Soal Donggi Senoro selama 20 tahun ini kita hanya maju mundur maju mundur sementara negara lain sudah mulai memproduksi gas. Takutnya saat kita mau produksi harga gas malah sudah turun," ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, dalam pengembangan proyek ini, Pertamina dan Medco sudah memiliki kontrak internasional dengan pihak Mitsubishi dan juga para calon pembeli asal Jepang. Ia khawatir jika proyek ini terus tertunda maka akan merugikan investor dan mencoreng nama Indonesia di mata Internasional
"Kita punya hubungan emosional dengan Jepang. Dia sudah habiskan duitnya untuk survey tahu-tahu dengan enaknya kita batalkan," tandasnya.
Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak ini. Misalnya dari, sisi pendapatan, jika proyek ini berjalan maka pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari dua sumber yaitu dari sisi hulu (upstream) dan hilir (downstream).
"Karena di situkan Pertamina juga akan mendapatkan penerimaan dari sisi downstream juga," kata dia.
Sementara dari sisi harga, ia menilai harga yang disepakati jauh lebih baik dari harga jual gas ke Tangguh. "Apalagi saat ini harga gas tidak menentu yang pada saat normal, kalau harga minyak US$ 80 per barel maka harga US$ 6-7 per mmbtu, tapi sekarang hanya US$ 3-4 per mmbtu karena pasar juga sedang jenuh," tandasnya.
Di tempat terpisah, Direktur Utama Medco Energi Budi Basuki masih harap-harap cemas menanggapi persoalan ketidakpastian proyek Senoro ini. "Kita rajin (shalat) tahajjud saja," ujarnya.
Dia berharap proyek ini bisa selesai secepatnya, untuk mulai mengatasi persoalan defisit gas negara.
"Kami mengharapkan Donggi Senoro bisa secepatnya karena sangat membantu bagi kepentingan daerah, bisa dilakukan seperti apa yang kita rencanakan ekspor domestik, berkontribusi bagi negara," jelasnya.
Budi mengakui, jika proyek ini tidak diselesaikan secepatnya, maka baik kontraktor dan pemerintah akan merugi. Apalagi dengan komposisi gas sebesar 70% untuk ekspor dan 30% untuk domestik. Namun, mengenai isu hengkangnya Mitsubisi karena kerugian akibat tersedatnya proyek ini, Budi masih bungkam (Sumber : Detik.com).
Kombinasi Domestik dan Ekspor Untuk Senoro
"Betul, kombinasi (domestik dan ekspor) adalah yang terbaik dengan segala pertimbangan," kata Hatta Sabtu malam (10/4/2010).
Hatta mengirimkan surat resmi bernomor S-36/M.EKON/03/2010 kepada Wapres Boediono tanggal 8 Maret 2010 yang menyatakan pihaknya setuju dengan usulan Menteri ESDM Darwin Saleh yakni pengembangan gas Senoro menggunakan opsi kombinasi ekspor dan domestik untuk kebutuhan industri pupuk dan PLN. Opsi tersebut, lanjut Hatta dalam suratnya, sudah didukung hasil kajian independen Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) sesuai arahan Wapres.
Dalam kajiannya, LAPI ITB menyarankan gas Senoro dikembangkan dengan skenario ekspor LNG sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan pemakaian dalam negeri bagi PT Pusri 60 MMSCFD dan PT PLN 30 MMSCFD.
Hatta mengatakan, harus ada kombinasi ekspor dan domestik untuk gas Senoro adalah karena pada tahun 2014 di saat gas Senoro mulai berproduksi, pasar gas internasional akan banjir pasokan terutama dari Qatar. Dengan telah disampaikannya rekomendasi tersebut, imbuh Hatta, maka keputusan alokasi gas dari lapangan Senoro tinggal menunggu persetujuan Wapres.
Sementara itu, Direktur proyek PT Medco Energi Internasional Tbk Lukman Mahfoedz optimis usulan kombinasi ekspor dan domestik untuk alokasi gas Senoro yang juga diajukan pihaknya akan disetujui pemerintah dalam waktu dekat.
"Karena opsi ini adalah yang terbaik dan menguntungkan setelah melalui beberapa kali kajian," ungkap Lukman saat dikonfirmasi detikFinance.
Ia menjelaskan, berdasarkan proposal kajian akhir bersama dengan BP MIGAS dan Kementerian ESDM untuk alokasi gas Senoro adalah kombinasi pasokan ke DSLNG dan domestik (PLN dan pabrik pupuk ) dengan ratio 25 %. Dimana untuk domestik akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pasar lokal.
"Ada pun untuk DSLNG disiapkan 335 MMSFD untuk 2 milion ton capacity LNG," kata dia.
Ia menyatakan, meskipun kelanjutan proyek ini belum mendapat kepastian sejak setahun lalu, namun sampai saat ini seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini yaitu Medco, Pertamina dan Mitsubishi masih terus berkomitmen meneruskan proyek ini. Ketiga perusahaan tersebut sudah mengeluarkan sekitar Rp 800 miliar hanya di downstream (sisi hilir).
"Itu belum termasuk ongkos pengeboran di hulu oleh Pertamina dan Medco," kata dia.
Komitmen serupa ditunjukan oleh para calon pembeli asal Jepang yang sejak tahun 2007 hingga kini masih menunggu di tengah persaingan yang sangat ketat untuk pemasaran LNG saat ini.
"Akan tetapi tentunya mereka tidak bisa menunggu terlalu lama," ungkapnya.
Keputusan pemerintah mengenai kelanjutan proyek ini sangat dinanti-nantikan para pengembang proyek Donggi Senoro. Pasalnya kontrak PSC (Production Sharing Contract) akan berakhir pada tahun 2027. Padahal secara ekonomis membutuhkan waktu operasi minimum 15 tahun untuk mengembangkan suatu proyek.
(Sumber : Detik.com)
Selasa, 13 April 2010
Diambil dari sebuah penelitian, kayaknya ada benarnya TAPI yang paling utama BERDOA!
Hampir seluruh kecelakaan pesawat terbang yang pernah terjadi selalu menewaskan seluruh atau sebagian besar penumpangnya. Namun sebuah penelitian mengungkapkan fakta, lokasi tempat duduk penumpang berpengaruh besar terhadap persentase tingkat keselamatannya. Lantas di manakah kursi yang paling aman di pesawat? Banyak ahli penerbangan mengatakan, tak ada tempat yang aman dalam sebuah pesawat ketika terjadi kecelakaan. Situs pabrik pesawat Boeing mengatakan "sebuah kursi di pesawat sama amannya dengan kursi yang lain." Sebaliknya situs airsafe.com mengatakan "tidak ada satu pun tempat duduk yang aman di pesawat" jika terjadi kecelakaan. Bahkan Jubir Federal Aviation Administration (FAA) tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi tunggu dulu! Berdasarkan penelitian investigatif situs Popular Mechanics, Selasa (24/7/2007), kursi paling aman di pesawat ketika terjadi kecelakaan adalah kursi paling belakang. Sebaliknya, kursi paling depan yang biasanya kelas bisnis atau VIP, adalah kursi yang paling berbahaya dalam pesawat jika terjadi kecelakaan. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap sejumlah kecelakaan pesawat jet penumpang di Amerika Serikat (AS) yang terjadi sejak tahun 1971, baik kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpang atau hanya sebagian penumpangnya. Data yang digunakan adalah data 20 kecelakaan pesawat yang dilansir National Transportation Safety Board (NTSB) AS. Secara statistik, data itu diolah satu per satu dengan cara membandingkan kursi penumpang yang selamat dan kursi penumpang yang tewas. Sebuah pesawat, dalam penelitian ini, dibagi ke dalam 4 area. Area pertama, kursi penumpang di bagian paling depan. Kedua, kursi penumpang yang di belakang bagian paling depan tapi letaknya tidak sejajar dengan sayap pesawat. Ketiga, kursi penumpang yang sejajar dengan sayap pesawat, dan bagian keempat adalah kursi di bagian paling belakang. Dari 20 kecelakaan ditemukan fakta, dalam 11 kecelakaan, penumpang yang berada di bagian paling belakang yang selamat. 5 Kecelakaan justru menunjukkan penumpang yang berada di bagian depan yang selamat. Sedangkan 3 kecelakaan lainnya, baik penumpang yang berada di kursi depan atau di belakang memiliki kemungkinan sama besar, tidak ada yang selamat. Sedangkan 1 data kecelakaan lagi tidak dapat ditentukan. Berdasarkan data inilah peneiliti di Popular Mechanics menyimpulkan, kursi yang berada paling ujung belakang yang memiliki tingkat persentase keselamatan paling tinggi. Data kecelakaan-kecelakaan pesawat yang diteliti adalah kecelakaan Air Florida pada tahun 1982 di Washington DC, kecelakaan Boeing 727 di Bandara Kennedy di New York pada tahun 1972 (penumpang yang selamat berada di 4 baris kursi paling belakang) dan kecelakaan pesawat DC-8 yang kehabisan bahan bakar di Portland Oregon pada tahun 1978 (7 penumpang yang tewas duduk di 4 baris kursi paling depan). Begitu juga dengan kecelakaan pesawat DC-10 accident in Sioux City, Iowa pada 1989. Mayoritas dari 175 penumpang yang tewas adalalah penumpang yang duduk di area 1 dan area 2. Data yang sama juga ditunjukkan beberapa kecelakaan yang terjadi pada kurun waktu 1988-1992. Hanya satu data kecelakaan yang menunjukkan penumpang di bagian depan pesawat yang lebih selamat, yakni kecelakaan pesawat Boeing 737-400 di landasan Bandara LaGuardia pada 1989. Setelah dijumlahkan dan dirata-ratakan, penelitian ini menemukan angka persentase sebagai berikut. Area 1 tingkat keselamatannya hanya mencapai 49 persen. Area 2 (56 persen), area 3 (56 persen) dan area 4 (69 persen). Hasil penelitian ini mungkin saja kontroversial dan bisa diperdebatkan, tapi data ini setidaknya bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin bepergian dengan menggunakan pesawat terbang. Masih ingin duduk di kursi depan?(Sumber: Detik.com)
SELAMAT dalam KECELAKAAN PESAWAT?Bagaimana?
Setiap kali mendengar kecelakaan pesawat, kita akan membayangkan kengerian akan kematian dalam sekejab. Tapi berdasarkan pengalaman dan statistik terkini bisa dikatakan kebalikan daripada bayangan kita.
Dari 134 orang pada naik ke Turkish Airlines penerbangan yang kecelakaan di Bandara Schiphol, Amsterdam, dari bulan Maret 2009 lalu, 125 penumpang selamat. Ketika pesawat US Airways mendarat darurat di Sungai Hudson, New York pada bulan Januari, setiap penumpang dan anggota awak masih dapat berjalan pergi dengan sehatnya. Begitupula ketika Lion Air bulan Oktober kemarin tergelincir di Bandara Soekarno Hatta seteah sebelumnya mendarat darurat di Bandara Hang Nadin, Batam.
Kebijakan keselamatan yang secara internasional dilaksanakan selama tahun 1980-an dan 1990-an, serta perbaikan dalam pelatihan staf telah membantu untuk meningkatkan tingkat hidup. Tetapi keputusan dan tindakan penumpang dapat juga berarti perbedaan antara hidup dan mati.
Para ahli menyarankan agar penumpang harus bertindak dengan pikiran yang jernih, tetap tenang dan menyimak saran berikut :
1. Membuat rencana. Bila Anda naik sebuah pesawat, amati lingkungan interior pesawat. Pandangan dapat berkurang di kala kabin penuh asap, sehingga dapat menghitung jumlah baris antara Anda dan dua pintu keluar terdekat.
2. Selalu mendengarkan pra-briefing keselamatan penerbangan dan dapat dipelajari kartu keselamatan di tempat duduk belakang. Jangan menganggap anda tahu semuanya, karena setiap jenis pesawat memiliki berbagai petunjuk keselamatan. Jika Anda duduk di baris keluar, pastikan Anda tahu bagaimana cara membukanya. Awak kabin tidak akan selalu menyuruh Anda untuk mengoperasikannya, jadi pastikan Anda memiliki keyakinan untuk mengambil kontrol dalam suatu kecelakaan.
3. Berpakaian sesuai. Anda perlu untuk dapat tetap hangat jika anda mau selamat dari kecelakaan sehingga memakai lengan dan celana panjang. Sebisa mungkin hindari memakai tumit tinggi, jika memakainya maka harus dikeluarkan sebelum evakuasi darurat melalui slide.
4. Anda tetap aman bila terikat seatbelt. Tapi juga ingat bagaimanapun juga jangan lupa cara melepaskannya bila diperlukan.
5. Posisi kursi yang teraman di pesawat mungkin tidak ada. Beberapa mengatakan kursi di tengah adalah teraman karena sambungan terkuat terletak disitu, tapi tahukah Anda kalau posisi tangki bahan bakar juga di bawahnya? Kursi terdekat dengan pintu keluar apakah dapat menjamin penumpang bisa keluar dengan cepat? Bagaimana bila macet?
6. Periksa untuk pelampung sebelum take off. Biasanya di dalam plastik di bawah kursi.
7. Jangan mengembangkan jaket pelampung di pesawat. Banyak di antara 123 orang yang tewas dalam kecelakaan Etiopia Airlines Boeing 767 mematikan Kepulauan Comoro dekat Afrika pada tahun 1996 telah mengembangkan jaket di kabin sehingga berarti mereka tidak dapat menyelam dan keluar saat kabin banjir.
8. Lindungi diri sendiri dari hantaman. Tujuannya adalah untuk mencegah terhantam ketika sedang maju pesat. Posisinya dimana kursi anda kembali ke posisi tegak lurus dan kepala anda rendah ke berlutut atau bertahan pada kursi di depan Anda. Meletakkan tangan di belakang kepala, tetapi jangan renda jari-jari anda. Usahakan sikut Anda tetap di samping kepala Anda, tetapi tidak lebih rendah ke lutut. Banyak dari para korban yang selamat dan dari M1 Kegworth crash dari 1989 (79 dari 126 orang bertahan di papan) telah mengalami luka kaki di bawah lutut sebagai akibat kaki mereka terhantam kursi di depan mereka. Jadi Anda usahakan menarik kaki sejauh mungkin dari kursi di depan Anda. Cara ini telah dibuktikan untuk meminimalkan cedera.
8. Melompat. Ketika saatnya untuk keluar dari pesawat terbang lewat slide. Ulurkan langsung satu kaki, lengan dilipat di dada dan bersandar ke depan. Dan jika Anda ragu, anggota awak kabin akan mendorong Anda (Sumber : www.cnn.com).
Jumat, 09 April 2010
Lapor dugaan MAKELAR KASUS di BABASAL (BANGGAI BALANTAK SALUAN) ke SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM.
BERANTAS KKN DI BABASAL (BAnggai-BAlantak-SAluan)
Jumat, 26 Maret 2010
Anggota DPD, Nurmawati Bantilan, "SULTIM PASTI TERWUJUD"
Penetapan Sulawesi Timur sebagai provinsi, tinggal menunggu keputusan dari presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai dengan janjinya sebelum dilantik menjadi presiden. Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nurmawati Dewi Bantilan, Senin (22/3) kepada media ini saat ditanya perkembangan persoalan tersebut disela acara pertemuan antara Pemprov Sulteng dengan Anggota DPD RI.
kata dia, Sultim dipastikan bakal terbentuk, sebab, selain sudah masuk dalam 20 daerah yang telah disetujui pemerintah pusat, berkas pembentukan sudah berada ditangan presiden. “Jadi sesuai janji presiden sebelum dilantik dulu, akan diproses kembali setelah beliau dilantik, karena persoalan ini sudah berada dipusat sejak periode 2004-2009 lalu,” ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap agar masyarakat Sultim tidak membuat gerakan yang justru dapat menghambat proses ini. Seperti yang pernah terjadi di wilayah Morowali Utara dan Banggai Laut, yang sempat melakukan tanda tangan massal akan bergabung dengan Ternate Utara.
“Saya berharap masyarakat untuk bersabar, karena tinggal menunggu keputusan presiden saja. Kalau membuat gejolak seperti dulu, bisa-bisa cita-cita itu malah terhambat,” himbaunya(Sumber : Media Alkhairaat Online)
Kamis, 11 Maret 2010
Etos Kerja
Fuji yang berketinggian 3.776 meter merupakan simbol bagi masyarakat Negeri Sakura. Gunung yang dikeramatkan orang Jepang yang berarti ”keabadaian” ini adalah simbol pembangkit semangat bagi masyarakat Jepang untuk terus berpikir kreatif, terlebih ketika keadaan kian mustahil. Inilah salah satu mengapa orang Jepang sukses menguasai dunia meski memiliki segunung kekurangan. Fakta itulah yang diungkapkan Ann Wan Seng dalam bukunya, Rahasia Bisnis Orang Jepang: Belajar dari Langkah Raksasa Sang Nippon Menguasai Dunia (terbitan 2006).
Dalam buku itu Wan Seng menggambarkan bagaimana orang Jepang yang berfisik kecil bisa mengalahkan mereka yang berasal dari Barat. Setelah bom atom Amerika menghunjam di jantung kota Jepang pada 1945, semua pakar ekonomi saat itu memastikan Jepang akan segera bangkrut. Namun, prediksi itu meleset. Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, Jepang mampu bangkit dan bahkan menyaingi perekonomian negara yang menyerangnya. Terbukti, pendapatan per kapita dan taraf hidup rakyat Jepang menempati posisi kedua tertinggi di dunia. Pada pertengahan era 1990-an, produk nasional bruto (PNB) Jepang mencapai USD37,5 miliar.
Angka tersebut sekaligus menempatkan posisi Jepang di belakang Swiss yang memiliki PNB tertinggi di dunia sebesar USD113,7 miliar. Selain itu, Jepang tidak memiliki utang luar negeri. Dalam pandangan orang Jepang, kekalahan dapat ditebus dengan kemenangan dan keberhasilan dalam bidang lain. Bangsa Jepang tidak pernah menyerah dengan segala kekurangan dan kelemahan. Meski memiliki sumber daya alam yang sedikit, gempa sering mengancam, orang Jepang berupaya menggunakan segala potensi yang ada untuk membangun negaranya agar sebanding dengan negara yang kaya dengan sumber alam.
Orang Jepang pandai menempatkan dan memanipulasi segala sumber yang ada sebaik mungkin. Bangsa Jepang cepat dan tanggap bertindak dan tidak menunggu peluang datang, tetapi mencari dan menciptakan sendiri peluang tersebut. Sejatinya, faktor utama kesuksesan bangsa Jepang terletak pada etos kerja, kreativitas, dan paradigma pantang menyerah. Bangsa Jepang dinilai rajin dan optimistis. Prinsip kesungguhan, disiplin ketat, usaha, dan semangat kerja keras (spirit bushido) rakyat Jepang diwariskan secara turun-temurun.
Kedisiplinan bangsa Jepang dikaitkan dengan harga diri (disiplin Samurai). Sejarah membuktikan, Jepang termasuk bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah. Puluhan tahun di bawah kekaisaran Tokugawa yang menutup semua akses ke luar negeri, Jepang sangat tertinggal dalam teknologi. Ketika Restorasi Meiji (meiji ishin) datang, bangsa Jepang cepat beradaptasi dan menjadi fast-learner. Kemiskinan sumber daya alam juga tidak membuat Jepang menyerah. Selain menjadi pengimpor minyak bumi, batu bara, biji besi dan kayu, sebanyak 85 persen sumber energi Jepang berasal dari negara lain, termasuk Indonesia.
Rentetan bencana terjadi di tahun 1945, dimulai dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, disusul dengan kalah perangnya Jepang, ditambah adanya gempa bumi besar di Tokyo. Namun, ternyata Jepang tidak habis. Dalam beberapa tahun berikutnya Jepang sudah berhasil membangun industri automotif dan bahkan kereta cepat (shinkansen). Sebenarnya, etos dan budaya kerja orang Jepang tidak jauh beda dengan bangsa Asia lain seperti China dan Korea yang juga pekerja keras. Namun, mengapa bangsa Jepang lebih berhasil dan maju dibandingkan bangsa Asia lain?
Ternyata, orang Jepang sanggup berkorban dengan bekerja lembur tanpa mengharap bayaran. Mereka merasa lebih dihargai jika diberi tugas pekerjaan yang berat dan menantang. Bagi mereka, jika hasil produksi meningkat dan perusahaan mendapat keuntungan besar, otomatis mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam pikiran dan jiwa mereka, hanya ada keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan mencurahkan seluruh komitmen pada pekerjaan. Pada 1960, rata-rata jam kerja pekerja Jepang adalah 2.450 jam/ tahun.
Pada 1992 jumlah itu menurun menjadi 2.017 jam/tahun. Namun, jam kerja itu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata jam kerja di negara lain, misalnya Amerika Serikat (1.957 jam/tahun), Inggris (1.911 jam/tahun), Jerman (1.870 jam/tahun), dan Prancis (1.680 jam/tahun). Ukuran nilai dan status orang Jepang didasarkan pada disiplin kerja dan jumlah waktu yang dihabiskannya di tempat kerja. Di Jepang, orang yang pulang kerja lebih cepat selalu diberi berbagai stigma negatif, dianggap sebagai pekerja yang tidak penting, malas, dan tidak produktif.
Bahkan istri-istri orang Jepang lebih bangga bila suami mereka ”gila kerja” bukan ”kerja gila”. Sebab hal itu juga menjadi pertanda suatu status sosial yang tinggi. Untuk melancarkan urusan pekerjaan, orang Jepang memegang teguh prinsip tepat waktu dengan tertib dan disiplin. Kedua elemen itu menjadi dasar kemakmuran ekonomi yang dicapai Jepang sampai saat ini. Seperti pahlawan dalam cerita rakyat Jepang, si samurai buta Zatoichi, Jepang harus memastikan segala-galanya, termasuk rakyatnya, senantiasa bergerak cepat menghadapi perubahan di sekelilingnya.
Jika semuanya berhenti bergerak, ekonomi Jepang akan runtuh seperti Zatoichi yang luka dan mati karena gagal mempertahankan diri dari serangan musuh. Sebab ia tidak bergerak dan hanya dalam keadaan statis. Ketika para pekerja di negara-negara Barat mengalami penurunan produktivitas, di Jepang justru tampak prestasi yang menakjubkan. Pada 1975 misalnya, setiap sembilan hari seorang pekerja Jepang menghasilkan sebuah mobil seharga 1.000 poundsterling. Sementara pekerja di perusahaan Leyland Motors, Inggris, membutuhkan 47 hari untuk menghasilkan mobil dengan harga yang sama. Seorang pekerja di Jepang rata-rata dapat melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan enam sampai tujuh orang di negara lain.
Selain itu, budaya malu di Jepang juga menjadi faktor yang cukup menentukan keberhasilan. Malu adalah budaya leluhur dan turun-temurun bangsa Jepang. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika mereka kalah dalam pertempuran. Masuk ke dunia modern, wacananya sedikit berubah ke fenomena ”mengundurkan diri” bagi para pejabat yang terlibat masalah korupsi atau merasa gagal menjalankan tugas. Orang Jepang juga memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian.
Sikap antikonsumerisme berlebihan ini tampak dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak orang Jepang ramai belanja di supermarket pada sekira pukul 19.30. Sudah menjadi hal biasa bahwa supermarket di Jepang akan memotong harga sampai separuh pada waktu sekitar setengah jam sebelum tutup. Di Jepang, supermarket rata-rata tutup pada pukul 20.00. Di samping itu, loyalitas membuat sistem karier di sebuah perusahaan berjalan dan tertata dengan rapi. Sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah pekerjaan. Mereka biasanya bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pensiun. Yang tak kalah penting dari budaya bangsa Jepang adalah membaca.
Di Jepang pada setiap densha (kereta listrik), sebagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa sedang membaca buku atau koran. Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di densha untuk membaca. Hal lain yang cukup menarik adalah hingga saat ini orang Jepang relatif menghindari berkata ”tidak” apabila mendapat tawaran dari orang lain (Sumber : Okezone.com).
Selasa, 02 Maret 2010
FP3 yakin SULTIM akan "Goal" (TIDAK AKAN DIMORATORIUM).
Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi (FP3) Sulawesi Timur (Sultim) optimistis bahwa pembentukkan Provinsi Sultim tidak akan dimoratorium sebab rancangan undang-undang pemekaran provinsi tersebut sudah masuk dalam agenda badan legislasi nasional DPR. Koordinator Wilayah FP3 Sultim Basri Sono mengatakan di Palu, Senin, sampai sejauh ini pihaknya belum mendapat kabar dari DPR RI bahwa pemekaran Sultim tersebut dimoratorium. "Kalau ada yang bilang moratorium silahkan saja, saya tidak mau memberi komentar. Yang pasti kami masih berpatokan pada keputusan DPR. Ini hak inisiatif DPR yang kami hargai," katanya. Menurut Basri Sono, Komisi II DPR telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Prolegnas (program legislasi nasional) 2010-2014 ke Pimpinan Badan Legislasi DPR. RUU Provinsi Sultim katanya sudah menjadi prioritas Prolegnas. Daftar program tersebut juga disepakati oleh seluruh fraksi di DPR dan Kementrian Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
Basri Sono mengatakan, Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu pada 30 Oktober 2009 telah mengusulkan 11 RUU salah satunya adalah RUU pemekaran Sultim. "Moratorium itu hanya isu saja. Kami tetap memegang keputusan DPR. Kalau misalnya DPR yang memutuskan moratorium itu baru betul. Ini kan hak mereka untuk mengajukan RUU," kata Basri Sono. RUU pemekaran Sultim, kata dia, sudah masuk tiga periode anggota DPR namun belum juga tuntas. Periode 1999-2004 RUU tersebut kandas karena berbagai alasan. Begitu halnya pada periode DPR 2004-2009 juga belum sempat tuntas, masa periodenya sudah berakhir. Baru periode 2009-2014 ini kata Basri Sono, baru mulai ada titik terang dari RUU pemekaran Sultim tersebut. Dia mengatakan, kajian akademik tentang pemekaran Sultim sudah dimasukkan ke Komisi II DPR sejak tanggal 3 Desember 2007. Januari 2008 baru diparipurnakan sebagai RUU atas inisiatif DPR. "RUU Sultim masuk dalam paket 20. Artinya ada 20 paket RUU pemekaran, tujuh di antaranya provinsi dan selebihnya pemekaran kabupaten," kata Basri Sono. RUU Sultim, kata dia, satu paket dengan pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, dua provinsi di Aceh, dan tiga di Papua. Pemekaran Sultim telah dideklarasikan 5 Januari 2000 di Palu. Sejumlah tokoh deklaratornya telah meninggal dunia antara lain Husni Toana (salah satu tokoh pers Sulteng). "Yang kami minta saat ini adalah peran kaukus di DPR untuk mendorong percepatan pengesahan RUU itu," katanya.
Dia mengatakan, seluruh kajian akademik pemekaran tersebut sudah tuntas termasuk cakupan daerah yang masuk dalam wilayah Sultim yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna dan Morowali, Morowali Utara dan Banggai Laut. Dua calon kabupaten lainnya yang saat ini sedang diproses pemekarannya adalah Morowali Utara dan Banggai Laut. "Kabupaten Poso tetap bersatu ke Sulawesi Tengah karena sesuai kesepakatan kalau Poso tidak jadi Ibu Kota Sultim mereka tidak mau bergabung," katanya. Masalah ini juga, kata dia, sudah masuk dalam RUU bahwa hanya ada empat kabupaten dan dua calon kabupaten lainnya. Dalam RUU juga sudah dimasukkan Ibu Kota Provinsi Sultim yakni Banggai (Sumber : Antara).
Minggu, 28 Februari 2010
Suaka Margasatwa "BANGKIRIANG" terancam.
Masyarakat adat Banggai, khususnya generasi muda adat Banggai, mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai, provinsi dan pusat untuk mempertahankan kelestarian dan luar areal hutan Swaka Margasatwa (SM) Bangkiriang, sesuai Surat keputusan (SK) Menhut RI tahun 1998 seluas 12.500 hektar.
SM Bangkiriang adalah salah satu aset adat yang harus dipertahankan keberadaannya, sehingga siapa pun yang mencoba merampas dan merusaknya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena, merusak dan merampas keberadaan SM Bangkiriang, sama halnya membuat punah adat Tumpe di Kabupaten Banggai.
”Kalau ada oknum, investor atau masyarakat yang mencoba merusak, merampas dan memusnahkan aset adat SM Bangkiriang, maka masyarakat akan memberikan perlawanan. Dan memproses oknum-oknum itu sesuai hukum,” tegas Sekretaris Jenderal Front Generasi Muda Adat (Forget) Kabupaten Banggai, William Monggesang, dalam jumpa persnya Selasa (16/2) kemarin.
William mengatakan, SK Raja Banggai tahun 1936 menyebutkan, areal SM Bangkirian sebagai simbol adat Kabupaten Banggai seluas 3900 hektar yang diperkuat oleh SK Gubernur Sulteng tahun 1986. Kemudian, areal SM Bangkiriang diperluas menjadi 12.500 hektar sesuai SK Menhut 1998.
Areal SM Bangkiriang seluas 12.500 tersebut, diminta dipertahankan dari tindakan oknum-oknum yang merusak, mengalih-fungsikan untuk kepentingan tertentu. Dan masyarakat adat akan menolak segala bentuk ekspansi masyarakat dan investor ke dalam aset yang menjadi simbol adat Banggai.
Masyarakat yang telah menempati areal SM Bangkiriang diminta direlokasi ke daerah lain, karena mereka dinilai telah merambah hutan SM Bangkiriang. Pengrusakan hutan SM Bangkiriang juga dinilai sebagai bentuk pengrusakan adat.
Berdasarkan data di Badan Koordinasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulteng, perkebunan kelapa sawit di areal SM Bangkiriang telah mencapai 512 hektar. Pemerintah diminta jangan menutup mata terhadap investasi yang masuk ke areal itu. Ada ketentuan yang mengatur soal peralihan lahan.
Tetapi, soal hutan swaka margasatwa tidak bisa dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Untuk itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap investor atau masyarakat yang sengaja memanfaatkan SM Bangkiriang tersebut (Sumber :Radarsulteng)
Rabu, 24 Februari 2010
Gubernur SULTENG dukung Luwuk untuk Ibukota SULTIM
Gubernur Sulteng HB Paliudju menyatakan dukungannya kepada Kabupaten Banggai sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Timur. Dilihat dari sisi infrastruktur yang tersedia, Kabupaten Banggai sangat layak dan cocok sebagai ibukota Provinsi Sultim yang sedang diperjuangkan saat ini.
Semua fasilitas bagi terbentuknya sebuah daerah otonom Provinsi Sultim, telah tersedia di Kabupaten Banggai, sehingga Luwuk sangat representatif menjadi ibukota Provinsi Sultim nanti. Hanya persoalannya, ada daerah lain yang mengklaim dari sisi histories sangat layak menjadi ibukota.
Dalam dialog dengan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai, Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Sultim. Tetapi, letak ibukotanya harus disepakati dulu, sehingga tidak menimbulkan konflik yang bisa merugikan masyarakat.(Sumber : Radarsulteng)